'Syarat independen di Pilkada jangan naik, parpol yang diturunkan'

Merdeka.com - Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menuai banyak pertentangan. Revisi ini diduga muncul setelah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan kembali lagi maju dalam pilihan gubernur 2017 mendatang lewat jalur perseorangan atau independen.

Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan rencana revisi itu. Apalagi revisi berkaitan dengan memperberat syarat pencalonan kepala daerah dari jalur independen.

"Syarat pencalonan kita agak keberatan, syarat pencalonan dinaikkan bagi perorangan. Harusnya syarat (melalui) partai yang diturunkan," ujar Ray Rangkuti saat diskusi Revisi UU Pilkada: antara Parpolisasi dan Derakyatisasi di Jakarta, Jumat (18/3).

Selain itu, Ray juga menyoroti hal fundamental lainnya yakni perlunya aturan mengenai ketentuan tersangka koruptor dan mantan narapidana koruptor dicabut hak dipilihnya menjadi kepala daerah.

"Ketentuan tersangka koruptor tetap harus tidak boleh dicalonkan. Musuh bangsa adalah korupsi," tambahnya.

Hal tersebut karena mempergunakan kekuasaan yang tidak semestinya sehingga sanksi yang tepat adalah dihilangkan hak politiknya.

Meskipun ada putusan MK yang mengatur hal tersebut bahwa masih diperbolehkannya asalkan memberi tahu masyarakat, tapi menurutnya, hukuman penjara hanya untuk fisik karena merampok.

"Hukuman fisik adalah efek tindak pidana menggaruk uang, tetapi harus ada sanksi menggunakan kekuasaan untuk dirinya sendiri karena (telah) melukai amanah yang diberikan kepada dirinya," imbuhnya.

Dibebaskannya TNI, Polri dan PNS untuk tidak mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga menjadi fokus Ray. Menurutnya, ketiga lembaga tersebut harus dijauhkan dari wilayah politik.

"Kenapa harus dijauhkan? Prinsip utamanya lembaga menjadi profesional. Identitas negara Indonesia. Simbol persatuan 3 identitas ini," paparnya.

Fokus Ray lainnya yakni mengenai alat peraga yang menguntungkan calon petahana dan merugikan calon non petahana alias parpol. "Yang diatur, jangan sampai kepentingan publik dirampas oleh mereka. Ini rata keluhan non petahana. Bagaimana petahana diuntungkan," tambah Ray.