Syarat tidak tercela calon ketum Golkar membuat polemik
Merdeka.com - Ketua Steering Committee Nurdin Halid menjelaskan bahwa syarat calon ketua umum Partai Golkar yaitu Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela (PDLT) bisa dikompromikan. Hal tersebut lantaran syarat tersebut bersifat subjektif.
"PDLT adalah ikon daripada Golkar. PDLT itu penilaian subjektif dari tim verifikasi. Beda dengan keterangan dokter bebas narkoba, tapi PDPLT tidak perlu dibuktikan oleh calon," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).
Menyoal persyaratan tidak loyal, di era demokrasi menurut Nurdin, berbeda berpendapat dengan partai belum tentu tidak loyal. Sedangkan terkait persyaratan tidak tercela, menurut Nurdin cukup menyertakan surat SKCK. Ada beragam penafsiran pada nantinya terkait hal ini.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Apa saja syarat SKCK online? Berdasarkan informasi dari situs resmi Polri, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang ingin mengajukan atau memperbarui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi: Menyiapkan fotokopi KTP dan menunjukkan KTP aslinya. Menyertakan fotokopi akte lahir, surat kenal lahir, ijazah, atau surat nikah. Menyiapkan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Dokumen yang menunjukkan sidik jari. Fotokopi kartu identitas lainnya bagi yang belum memiliki KTP. Menyediakan enam lembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah (pastikan foto mengenakan pakaian sopan dan berkerah, tidak menggunakan aksesoris wajah, serta tampak jelas muka. Bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus memperlihatkan wajah secara utuh). BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan aktif.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Dokumen apa saja yang diperlukan? Berikut berkas persyaratan yang perlu diperhatikan; 1) Fotokopi rekening tabungan haji ukuran 100% sebanyak 2 lembar. 2) Fotokopi KTP ukuran 100% sebanyak 5 lembar. 5) Fotokopi surat kesehatan ukuran 100% yang mencantumkan tinggi badan, berat badan, dan golongan darah sebanyak 2 lembar.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
"Contoh tidak tercela, apakah kalau orang tersangka tercela? Belum karena KUHAP praduga tidak bersalah. Apakah orang pernah dipidana tercela, karena MK telah membatalkan UU orang yang melanggar pidana tidak boleh jadi gubernur," tuturnya.
Nurdin juga menjelaskan calon yang memiliki istri lebih dari satu dulu sempat dianggap tercela. Namun di era sekarang tidak. Sebab sudah tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan.
Namun penilaian mengenai apakah bakal calon memenuhi syarat PDLT, diserahkan kepada panitia. Tim verifikasi, etik, dan Nurdin sendiri akan memutuskannya.
"Nanti yang menilai tim verifikasi dan etik. Tim verifikasi kan tidak berjalan sendiri, nanti dirapatkan dan rapat saya pimpin," tuturnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPihak kepolisian tak menjelaskan secara rinci apa keperluan Ketua Umum PSSI itu membuat SKCK.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir dikabarkan telah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal itu dibenarkan pihak Mabes Polri.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSayangnya, Ramadhan belum bisa membenarkan apakah tujuan dari Erick membuat SKCK.
Baca SelengkapnyaUntuk mendapatkan posisi tertentu harus menyesuaikan dengan aturan.
Baca SelengkapnyaHal itu menyusul kabar Erick yang semakin santer digadang-gadang bakal menjadi Cawapres.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar terbuka bagi partai lain yang mengajukan kadernya untuk menjadi pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaRamadhan belum bisa membenarkan apakah tujuan dari Erick membuat SKCK terkait kepentingannya untuk kontestasi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya