Follow
Syarief Hasan: Hak Jokowi jika mau hentikan kasus Bambang Widjojanto
Merdeka.com - Partai Demokrat menyatakan mendukung secara penuh agar Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi rakyat untuk menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Namun soal wacana pemberian hak imunitas terhadap pimpinan KPK, Partai Demokrat belum mau menyatakan sikap soal itu.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, hak imunitas untuk pimpinan KPK masih sebuah wacana. Dia pun masih belum mau menanggapi hal tersebut.
"Saya tidak tahu. Ini kan wacana. Wacana kan tidak pasti. Kalau belum pasti tidak perlu ditanggapi," kata Syarief saat menggelar konferensi pers di Fraksi Demokrat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa Dewas KPK menunda sidang etik Ghufron? Ketua majelis etik, Tumpak Hatorangan mengatakan penundaan itu sehubungan dengan perintah dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan menunda sidang etik Ghufron.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Bagaimana Dewas KPK mengantisipasi gugatan Ghufron? 'Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir,' ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
Begitu juga soal wacana Presiden Jokowi memerintahkan agar Polri menghentikan penyidikan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Syarief menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi. Menurut dia, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Sesuai UU SP3 hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Kalaupun Presiden memberikan tentunya itu hak prerogatif Presiden. Semua kebijakan itu harus sesuai dengan yang diatur UU," kata Syarief.
Seperti diketahui, kisruh KPK dan Polri berawal dari penetapan tersangka kepada calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Tak lama berselang Polri membalas menetapkan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Sejumlah LSM dan masyarakat antikorupsi menuding Polri telah melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Jokowi diminta turun tangan menengahi konflik tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Waketum Gerindra Habiburokhman menegaskan jangan coba memfitnah Presiden Jokowi menyoal kasus putusan MK.
Baca Selengkapnya
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta masalah Wamenkumham Eddy ditanyakan ke KPK.
Baca Selengkapnya
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca Selengkapnya