Follow
Tahan dana reses 44 anggota DPD, OSO akan disomasi
Merdeka.com - Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menjadi sorotan. Oesman Sapta Odang (OSO) akan disomasi 44 anggota DPD yang ditahan dana resesnya.
OSO disebut memerintahkan sekjen DPD untuk tidak mencairkan dana reses 44 anggota DPD yang tidak mau mengakui dirinya sebagai ketua DPD terpilih. Sementara 44 anggota DPD yang ogah meneken surat pengakuan masih menunggu putusan PTUN.
Sejumlah anggota DPD mengajukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta terkait pelantikan OSO, Nono Sampono dan Damayanti Lubis sebagai pimpinan DPD. Proses pelantikan ketiga pimpinan DPD itu diyakini cacat hukum.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang terkena sanksi putusan DKPP? 'Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
"Kita sedang pelajari, tapi kira-kira nanti kita beri somasi, kalau disomasi tidak menjadi perhatian juga, mungkin kita akan tempuh jalur hukum," kata anggota DPD Afnan Hadikusumo saat dihubungi merdeka.com, Selasa (9/5).
Afnan menegaskan, OSO tidak bisa menahan dana reses begitu saja. Sebab, reses adalah kewajiban anggota DPD untuk menyerap aspirasi rakyat dan hak anggota menerima dana untuk menunjang kegiatan tersebut.
"Reses adalah kewajiban anggota, karena wajib, maka ada hak yang harus diperoleh hak keuangan dan administrasi itu satu rangkaian. Maka jika ditahan hak anggaran resesnya sebenarnya tidak boleh, karena itu hak yang melekat ke anggota," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.
Baca Selengkapnya
akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin Revisi Undang-undang Pilkada batal disahkan menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.
Baca Selengkapnya
Tidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca Selengkapnya
Foto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca Selengkapnya