Tahapan Pilkada Dimulai, Anggota DPR Pesan Jangan Ada Seorang pun Kena Covid-19
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat dan petugas penyelenggara pemilu. Ini menanggapi kembali dimulainya tahapan Pilkada serentak, hari ini (15/6).
Dia meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak untuk memastikan pastikan keselamatan semua penyelenggara pemilu, seperti KPUD dan Bawaslu Daerah. Penerapan protokol kesehatan serta penggunaan alat proteksi diri selama menjalankan tahapan Pilkada serentak, tegas dia, merupakan kewajiban
"Semua (penyelenggara pemilu) menggunakan APD dan perlengkapan lainnya. Tidak boleh ada korban walau seorang pun terkena Covid-19," kata Mardani kepada merdeka.com, Senin (15/6).
-
Kenapa pakai masker penting? Masker bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut karena masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang mengurangi kontak langsung antara droplets atau tetesan cairan yang keluar dari mulut dan hidung seseorang dengan orang lain.
-
Bagaimana cara menggunakan masker? Setelah semua bahan masker tercampur dengan baik, aplikasikan masker secara merata ke seluruh wajah yang telah dibersihkan sebelumnya. Pastikan untuk menghindari area sekitar mata dan bibir, karena kulit di daerah tersebut lebih sensitif terhadap bahan-bahan yang digunakan.
-
Siapa yang bisa menggunakan masker ini? Masker ini biasanya sesuai untuk kebanyakan jenis kulit, tetapi bagi mereka yang memiliki kulit sensitif, sangat disarankan untuk melakukan tes patch terlebih dahulu.
Dia menegaskan tentu keselamatan masyarakat pemilih juga harus diperhatikan. Dia meminta penyelenggara pemilu juga harus menyediakan alat proteksi yakni masker bagi pemilih. Penyediaan masker khususnya saat menjalani proses pemungutan suara di TPS
"Wajib menyediakan masker dan alat pelindung diri lainnya (bagi pemilih)," ungkap Mardani.
Selain aspek penerapan protokol kesehatan, Politikus PKS ini pun menyinggung soal anggaran yang diperlukan oleh penyelenggara untuk melaksanakan tahapan Pilkada serentak. Dia meminta agar anggaran tambahan yang sudah menjadi komitmen bersama pemerintah dan DPR itu dapat cair tepat pada waktunya.
"Kementerian Dalam Negeri harus memonitor dengan ketat pencairan anggaran di daerah dalam bentuk NPHD dan di pusat dalam bentuk pencairan dana tahap 1 dari Kementerian Keuangan. Tanpa anggaran yang turun tepat waktu, kualitas Pilkada Desember 2020 dapat terancam kualitasnya," tandas Mardani.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini melanjutkan tahapan Pilkada 2020 yang sempat ditunda lantaran pandemi virus Covid-19.
Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang penetapan pelaksanaan Pilkada 2020 lanjutan, yang ditandatangani hari ini, Senin (15/6).
"Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda," demikian bunyi diktum pertama yang dikutip.
Adapun, pelaksanaan yang akan dimulai seperti; pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara. Kemudian, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
Lalu, pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca SelengkapnyaPolisi mengajak masyarakat termasuk para pekerja untuk tidak golput di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKapolres Rohil juga menyampaikan agar semua personel tetap jaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas, menjauhi kejahatan narkoba.
Baca SelengkapnyaPemilihan kepala daerah semakin dekat. Masyarakat akan mencoblos calon kepala daerah pada tanggal 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, meminta seluruh pihak tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaPolisi memberikan edukasi ke warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik sosial politik.
Baca SelengkapnyaPolisi mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaJajaran Satreskrim Polres Kampar terus berupaya memberikan imbauan kepada masyarakat, demi mewujudkan Pilkada aman dan damai.
Baca SelengkapnyaPuan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan.
Baca Selengkapnya