Follow
Tak cuma Ahok, PKB ingin 3 isu ini masuk hak angket di DPR
Merdeka.com - Partai Demokrat, PAN, PKS dan Partai Gerindra sepakat menggunakan hak angket kepada Presiden Joko Widodo untuk mencari alasan belum diberhentikannya Basuki T Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy menawarkan anggotanya agar hak angket juga mengangkat persoalan Pilkada.
Lukman berujar, saat ini ada 3 persoalan yang harus diusut dengan menggunakan hak angket anggota DPR, yakni kasus KTP elektronik, kisruh Pilkada di 18 kabupaten/kota dan isu pengangkatan Ahok kembali.
"Jadi saya coba untuk menawar kepada teman-teman Komisi II yang lain supaya hak angket itu mengangket persoalan Pilkada," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Apa yang diinvestigasi dalam hak angket? Hak Angket DPR RI adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau masalah yang dianggap penting.
Wasekjen PKB ini menilai, ketiga isu yang diangkat merupakan persoalan komprehensif yang menyangkut penyelenggara pemilu dan juga Menteri Dalam Negeri.
Awalnya, Fraksi PKB ingin mengajukan angket terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun melihat dinamika yang terjadi belakang, PKB mengusulkan agar ketiga isu digabung dalam satu usulan.
Lukman menegaskan, partainya tidak akan menandatangi usulan angket jika hanya menyangkut pemberhentian Ahok saja. PKB ingin hak angket digunakan untuk kepentingan yang lebih besar dan menyangkut kepentingan publik secara luas.
"Agak partisan kalau satu isu. Kalau tiga, ada niat khusus kita untuk memperbaiki pilkada serentak 2017 dan menjamin pilkada kedepan akan lebih baik lagi," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca Selengkapnya
Anies bersama ketum partai koalisi perubahan menggelar pertemuan penting
Baca Selengkapnya
Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya
Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya