Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak cuma revisi UU KPK, Gerindra juga tolak RUU Tax Amnesty

Tak cuma revisi UU KPK, Gerindra juga tolak RUU Tax Amnesty Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan bahwa pihaknya akan tetap menolak RUU Tax Amnesty. Dia yakin pula bahwa di DPR ada banyak fraksi yang ikut menolak.

"Masalah tax amnesty ini kan belum menjadi suatu kesepakatan antara fraksi-fraksi. Nanti kita akan lihat sejauh mana fraksi-fraksi akan berpendapat tentang tax amnesty. Kan masih ada yang setuju dan menolak. Ini bagian dinamika parlemen," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut wakil ketua DPR ini, soal tax amnesty harus ada pembahasan ulang. Hal tersebut agar bisa diambil keputusan apakah akan dilanjutkan pembahasannya atau tidak.

"Ini kan tax amnesty belum pernah kita bahas," ujarnya.

Fadli mengakui bahwa ada informasi Presiden Jokowi telah melayangkan surat presiden (Supres) ke DPR. Namun dia belum tahu secara jelas apa isi surat tersebut.

"Tapi konon sudah ada Supres-nya yang saya sendiri belum lihat. Kita lihat aja nanti sikap dari fraksi-fraksi seperti apa," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan bahwa ada deal antara pemerintah dan DPR soal pembahasan Revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Pemerintah ingin RUU Tax Amnesty disahkan, sementara DPR menyaratkan pemerintah setuju revisi UU KPK.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya

Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Saling Serang PDIP dan Gerindra soal PPN 12 Persen
Saling Serang PDIP dan Gerindra soal PPN 12 Persen

Kedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

Baca Selengkapnya
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP

PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya