Tak cuma revisi UU KPK, Gerindra juga tolak RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan bahwa pihaknya akan tetap menolak RUU Tax Amnesty. Dia yakin pula bahwa di DPR ada banyak fraksi yang ikut menolak.
"Masalah tax amnesty ini kan belum menjadi suatu kesepakatan antara fraksi-fraksi. Nanti kita akan lihat sejauh mana fraksi-fraksi akan berpendapat tentang tax amnesty. Kan masih ada yang setuju dan menolak. Ini bagian dinamika parlemen," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).
Menurut wakil ketua DPR ini, soal tax amnesty harus ada pembahasan ulang. Hal tersebut agar bisa diambil keputusan apakah akan dilanjutkan pembahasannya atau tidak.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Dimana konsolidasi akbar Gerindra? Ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II yakni Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang mengikuti konsolidasi akbar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 RI di Rumah Aspirasi Desmond J Mahesa, Minggu (20/08/2023).
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
"Ini kan tax amnesty belum pernah kita bahas," ujarnya.
Fadli mengakui bahwa ada informasi Presiden Jokowi telah melayangkan surat presiden (Supres) ke DPR. Namun dia belum tahu secara jelas apa isi surat tersebut.
"Tapi konon sudah ada Supres-nya yang saya sendiri belum lihat. Kita lihat aja nanti sikap dari fraksi-fraksi seperti apa," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan bahwa ada deal antara pemerintah dan DPR soal pembahasan Revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Pemerintah ingin RUU Tax Amnesty disahkan, sementara DPR menyaratkan pemerintah setuju revisi UU KPK.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaKedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaYenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaPSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya