Tak Ingin Gaduh, Bamsoet Harap Munas Golkar Setelah Pelantikan Presiden
Merdeka.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menyetujui Musyawarah Nasional (Munas) pergantian ketua umum Golkar dilaksanakan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Dia telah berkomitmen menjaga suasana politik yang kondusif.
"Jadi saya pribadi berpandangan kalau kawan-kawan setuju kita lakukan munas setelah pelantikan presiden," katanya saat deklarasi caketum di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).
Bambang yang akrab disapa Bamsoet berdalih, Munas diselenggarakan usai pelantikan presiden dan kabinet agar tidak dituding mengincar jabatan menteri. Dia mengatakan, tujuan menjadi calon ketua umum Golkar bukan karena soal jabatan.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
"Agar tidak ada tudingan bagi kami, bahwa kami menginjak posisi-posisi penting karena merebut partai sebelum pengisian jabatan-jabatan itu," terangnya.
Pernyataan Bamsoet tersebut berubah. Kubu Bamsoet mendukung supaya Munas dilakukan percepatan. Sedangkan pihak Airlangga Hartarto kukuh Munas diselenggarakan pada Desember 2019.
Bamsoet membantah sikap terhadap Munas agar diselenggarakan setelah pelantikan karena permintaan Presiden Joko Widodo. Bamsoet belum lama ini menghadap ke Istana Merdeka, Senin (15/7).
"Kita sudah tahu sikap presiden memberikan sepenuhnya mekanisme partai yang terkait dengan munas partai Golkar itu sendiri dan kitalah yang wajib menejermahkan, beliau berharap tidak ada kegaduhan demokrasi," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bamsoet mengaku kondisi Golkar saat ini baik-baik saja. Menurutnya, partai beringin masih terkonsolidasi dengan baik.
Baca SelengkapnyaPada Munas sebelumnya, Bamsoet mengaku tidak masuk gelanggang demi menjaga keutuhan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaGolkar merupakan partai besar yang tak bisa ditekan oleh siapapun.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.
Baca SelengkapnyaGolkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPenentuan ketua umum baru berada di Musyawarah Nasional partai Golkar yang akan digelar 20-21 Agustus ini.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaBamsoet menegaskan, pertemuan dengan JK itu tidak membahas Munas Golkar
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca Selengkapnya