Tak ingin salah paham, Fahri hapus cuitan soal TKI jadi babu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kondisi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Sulitnya kondisi tenaga kerja Indonesia di luar negeri berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang diterima pekerja asing di Tanah Air. Keprihatinan itu ditulis Fahri melalui akun twitternya @Fahrihamzah.

Ternyata, kicauan Fahri menjadi polemik di media sosial. Berikut kutipan kicauan Fahri 'Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela'.

Sejumlah netizen merespon positif cuitan Fahri, namun tidak sedikit pula yang melontarkan komentar miring. Tidak ingin terjadi kesalahpahaman, Fahri memutuskan menghapus pendapatnya itu.

"Saya menghapus supaya enggak salah paham. Karena memang terminologi itu mengganggu di kupingnya padahal saya enggak maksud ke arah sana, tapi enggak apa-apa sosmed kan gitu. Enggak ada masalah," kata Fahri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Fahri mengklarifikasi kicauannya tersebut. Menurutnya, kicauan itu berangkat dari serangkaian persoalan nasional yang belakangan terjadi. Misal, kasus penangkapan pemuda bernama Nur Fahmi karena membawa bendera merah putih bertuliskan kalimat dalam bahasa Arah.

"Jadi isunya itu fokus nasional. Itu memang dari semalem ngetweet kok kacau begini ya. Jadi tadi si pembawa bendera itu sudah dilepas. Ini kan polisi bekerja berdasarkan provokasi terutama dari media dan sosmed lalu dia memilih kasus-kasus untuk menyibukkan diri padahal itu enggak ada manfaatnya," terangnya.

Persoalan lain yang dikritik adalah tuduhan makar belasan aktivis saat demonstrasi 2 Desember 2016 lalu. Polisi terkesan gagal membuktikan agenda makar yang diduga akan dilakukan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan. Akhirnya, Polri menyatakan ingin tuduhan itu diselesaikan secara damai.

"Saya tahu misalnya isu makar akhirnya enggak ada juga, semua orang diperiksa dijadikan tahanan lalu tahanan kota akhirnya enggak jadi juga, ada yang diajak damai dan seterusnya," tegasnya.

Belum lagi, lanjut Fahri, terkait pencurian sumber daya alam milik Indonesia mulai dari kekayaan hutan hingga gas bumi oleh pihak asing. Pemerintah dinilai kehilangan prioritas menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam demi kemakmuran warga negara.

Kondisi ini diperparah dengan kesulitan para tenaga kerja Indonesia yang mengais rezeki di negara lain. Sementara, puluhan ribu warga asing bebas bekerja dan menerima pendapatan yang besar di Indonesia.

"Jadi ini saya komplain sejak tadi malam, kok kita ini kehilangan prioritas. Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal warga negara kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya istilah ini enggak ada, sementara pekerja asing kita biarkan merajalela. Konsen saya adalah kita prioritas gitu loh," tutur Fahri.

Sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja, dia mengaku paham betul kondisi tenaga kerja di luar negeri. Bahkan, dia mengaku berulangkali mengadvokasi warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat kasus hukum. Dia juga pernah membantu memulangkan jenazah WNI asal NTB kembali ke Tanah air.

"Saya ini mengadvokasi pekerja yang ada di luar negeri. Saya pernah memulangkan mayat warga NTB dari Saudi Arabia kesini. Berkomunikasi dengan kedutaan memulangkan mereka itu rutin saya lakukan," klaimnya.

Oleh sebab itu, Fahri mengkritik pemerintah dalam mempersiapkan para tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Masalah penempatan TKI di luar negeri juga menjadi sorotan Fahri.

"Memang ada pengabaian. Orang-orang di luar negeri harus dipersiapkan. Itu lah yang sebabkan mereka dianiaya disekap. Kita boleh kecewa tapi kenyataanya ada," ungkapnya.

Para TKI yang tidak memiliki keahlian biasanya akan ditempatkan disembarang tempat. Minimnya keahlian dan perhatian dari pemerintah menyebabkan kasus perdagangan WNI terjadi.

"Karena enggak ada keahlian ditempati sembarangan. Ini ada kasus yg saya baru dilaporkan nah ini trafficking. Ada 1000 orang dikirim ke Timur Tengah. Padahal itu sudah ditutup pintunya tapi masih terus berjalan. Memakai visa non tenaga kerja," pungkasnya.