Tak mau kalah dengan Ical, kubu Agung segera ke Kemenkum HAM
Merdeka.com - Kepengurusan Partai Golkar yang baru hasil munas di Bali telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil Munas di Bali telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar.
Tak mau kalah dengan Ical, kubu Agung Laksono juga akan mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkum HAM. Agung adalah ketua umum Partai Golkar hasil Munas di Ancol.
"Kalau mereka sudah selesai pemberkasan, kami akan melakukan hal yang sama. Kalau selesai hari ini seluruh berkas formaturnya, bisa saja hari ini. Cuma jamnya belum tahu. Permintaan DPD-DPD semalam seperti itu menginginkan mereka menemani," kata Ketua DPP Bidang Organisasi Partai Golkar, Ibnu Munzier di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Senin (8/12).
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tidak menolak IKN? 'Itu kita melihat semangat pemerataan dan Gus Imin kan enggak pernah sekali pun menyatakan dia menolak IKN, tapi yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang dan melakukan penelitian atau pun hal hal yang terkait substansi dalam sebelum itu diputuskan atau dijalankan oleh amanat UU,' ujar Jubir Timnas AMIN Billy David.
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
-
Kapan PKB membantah Cak Imin maju Pilgub? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tak maju Pilkada? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Kenapa Kaltim mendukung IKN? Melalui tema ini, diharapkan terwujudnya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Apa yang diusulkan Cak Imin terkait IKN? Cak Imin mengusulkan membangun 40 kota lain untuk ditingkatkan levelnya agar menyamai Jakarta.
Ibnu mengatakan, kepengurusan Ical yang didaftarkan akan ditolak Kemenkum HAM. Dia yakin, kepengurusan kubu Agung yang akan diterima Kemenkum HAM.
"Kalau ini berjalan, akan ada imbauan, misalnya di DPR kami akan mengingatkan bahwa kami sudah selesai munas. Kami mengingatkan kesetiaan mereka apakah mereka akan menjadi kader partai," ujarnya.
Ibnu menjelaskan, pelaksanaan Munas di Ancol telah sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. "Pasal 30 AD ART ayat 3, munas luar biasa adala munas atas usulan 2/3 DPD 1. Mestinya munas Bali itu munaslub. Tidak bisa berkilah," katanya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang di dalamnya ada Partai Golkar, hendak mengusung Ridwan Kamil di Jakarta
Baca SelengkapnyaGarda Bangsa mengaku akan melindungi kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.
Baca SelengkapnyaCak Imin ingin calegnya terpilih, suara AMIN menang di dapil masing-masing
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya"Ini suatu realitas politik yang harus kita terima," kata Idrus.
Baca SelengkapnyaJK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca SelengkapnyaPKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaCak Imin soal Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres: Sebetulnya Tidak Mengejutkan
Baca SelengkapnyaTindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaMengumpulkan dukungan untuk maju sebagai calon independen bukan merupakan perkara mudah.
Baca Selengkapnya