Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak menolak jadi Caleg PDIP, Kapitra Ampera ajukan 3 syarat

Tak menolak jadi Caleg PDIP, Kapitra Ampera ajukan 3 syarat Kapitra dan massa aksi 287 di MK. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Alumni gerakan 212, Kapitra Ampera disebut daftar menjadi calon legislatif dari PDIP di Pemilu 2019. Namun, tim advokasi GNPF-MUI ini mengaku tidak tahu menahu soal dirinya yang didaftarkan jadi caleg PDIP.

Pengacara habib Rizieq Syihab ini mengatakan, akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia mengaku kaget karena belum sama sekali berkomunikasi dengan Hasto.

"Saya menangkap rekomendasi, tetapi problemnya sekarang kemarin saya dicalonkan PDIP di Dapil Sumatera Barat, saya hari ini mencoba berkomunikasi dengan DPP PDIP terus terang saya belum pernah bertemu dengan satu orang pun dari DPP, saya pun belum pernah bertatap muka, bertemu, bicara dengan Sekjen PDIP dan saya ingin bertanya langsung apa betul saya dicalonkan melalui dapil Sumatera Barat dan saya belum mendapat konfirmasi langsung," katanya di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Kapitra sendiri tidak mengetahui apakah berkasnya sudah masuk atau belum di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia juga tidak menjawab apakah pernah tanda tangan berkas pencalegan lewat PDIP.

"Saya ingin konfirmasi kepada orang yang calonkan saya, dan saya sedang minta tolong untuk bertemu dan bertanya langsung. Saya ingat-ingat dulu ya (tanda tangan berkas)," tuturnya.

"Habis ini saya mau langsung menghubungi pak Sekjen," tambah Kapitra.

Kapitra tak menolak jika memang dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh PDIP. Namun dia mengajukan beberapa syarat.

Yakni mewakili keislamannya di dalam partai. Kedua karena mayoritas republik Indonesia umat Islam, aspirasi umat Islam yang ia wakili harus didengar. Kemudian mampu menjembatani kebaikan orang di dalam maupun luar partai.

"Kalau tiga hal ini dipenuhi saya ikut. Jangan ke caleg, jadi apa saja mau," ucapnya.

"Iya kalau tiga persyaratan komunikasi politik ini real, punya keleluasaan untuk menyerap aspirasi jembatan kebaikan dan sebagainya why not?" kata Kapitra.

Sebulan lalu, Kapitra juga mengungkapkan bahwa dirinya direkomendasikan menjadi kader PDIP. Namun Kapitra tidak menegaskan kader PDIP yang menawarkannya masuk.

"Saya ingin sampaikan saya pernah direkomedasi oleh saudara sahabat sahabat abang-abang yang saya hormati dan diminta untuk PDIP, artinya untuk masuk ke dalam, sehingga bisa menjadi jembatan, aspirasi antara di luar maupun di dalam, dan rekomendasi ini menjadi pertimbangan bagi saya, saya sangat pertimbangkan," tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, Rizieq sudah mengetahui soal kabar dia ditawarkan masuk PDIP. Kapitra juga berkonsultasi dengan ulama.

"Saya komunikasi dengan banyak ulama. Saya juga menghubungi Habib Rizieq. Belum ada respons. Belum ada komentar. Saya lagi tunggu," tutup dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres

KPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Sekjen Hasto Tegaskan Gibran Bukan Lagi Kader PDIP!
Sekjen Hasto Tegaskan Gibran Bukan Lagi Kader PDIP!

Hasto mengatakan, bahwa Gibran sudah pamit dan sudah tidak boleh beranggota politik ganda.

Baca Selengkapnya
883 Bacaleg Rebutkan 50 Kursi DPRD Palembang, 1 di Antaranya Eks Napi Korupsi
883 Bacaleg Rebutkan 50 Kursi DPRD Palembang, 1 di Antaranya Eks Napi Korupsi

KPU akan memproses dokumen pada 12-15 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Bantah Jika Pencalonan Pramono Anung Bentuk Kompromi ke Istana
Puan Maharani Bantah Jika Pencalonan Pramono Anung Bentuk Kompromi ke Istana

Puan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.

Baca Selengkapnya
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai

Manotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
Polemik KTA Gibran, PDIP: Urusan DPC Solo
Polemik KTA Gibran, PDIP: Urusan DPC Solo

DPC PDIP Solo sudah mengirimkan surat agar Gibran segera mengembalikan KTA sebagai kader PDIP.

Baca Selengkapnya
Usung Gibran Cawapres Prabowo, Golkar Ungkit Pencalonan Jusuf Kalla di Pilpres 2014
Usung Gibran Cawapres Prabowo, Golkar Ungkit Pencalonan Jusuf Kalla di Pilpres 2014

Golkar tak masalah Gibran yang diusung jadi cawapres Prabowo masih berstatus kader PDIP.

Baca Selengkapnya
Respons PDIP soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Respons PDIP soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya enggan berandai-andai soal kadernya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingin Anies Jadi Kader Kalau Mau Diusung: Keledai Saja Tidak Mau Jatuh ke Lubang yang Sama
PDIP Ingin Anies Jadi Kader Kalau Mau Diusung: Keledai Saja Tidak Mau Jatuh ke Lubang yang Sama

Selama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Elite PDIP Beri Sinyal Dukung Prabowo, Gerindra: Semua Dukungan Kita Perlukan
Elite PDIP Beri Sinyal Dukung Prabowo, Gerindra: Semua Dukungan Kita Perlukan

Gerindra membuka lebar pintu bagi siapapun yang ingin mendukung Prabowo di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Saat Komisi III DPR Usir Calon Hakim karena Masih Anggota Parpol
Saat Komisi III DPR Usir Calon Hakim karena Masih Anggota Parpol

Manotar mengaku belum mengundurkan diri secara resmi. Hanya berdalih tidak lagi beraktivitas di partai.

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Ajak PPP Bahas Sosok Cawapres Ganjar Pranowo
PDIP Pastikan Ajak PPP Bahas Sosok Cawapres Ganjar Pranowo

Puan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Baca Selengkapnya