Tak pakai mahar, Demokrat serahkan biaya politik pada calon kepala daerah
Merdeka.com - Partai Demokrat menyatakan tidak pernah meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, partainya akan menindaklanjuti jika ada oknum di DPP yang meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah.
"Dan itu tidak ada sama sekali di Fraksi Partai Demokrat ataupun di Partai Demokrat. Dan kalau toh memang itu ada sampai itu pasti kita akan urus," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).
Demokrat, kata Agus, menyerahkan urusan biaya logistik, kampanye hingga pembiayaan saksi kepada para bakal calon kepala daerah. Agus mengklaim, partainya akan menanyakan kesanggupan calon tersebut sebelum diusung.
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas logistik pemilu? Selain itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan logistik pemilu, termasuk surat suara, dan memastikan logistik tersebut mencapai TPS dengan tepat waktu.
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
"Kalau untuk operasional dia itu kan tergantung daripada dia yang kampanye. Kan dia sehingga kita serahkan sepenuhnya kepada dia," tegasnya.
Tak hanya pembiayaan logistik hingga saksi, Agus mengklaim partainya tidak ikut campur dengan biaya yang dikeluarkan bakal calon kepala daerah saat melakukan survei atau menyewa konsultan politik.
"Tentunya pada saat melakukan survei kan dengan konsultan pastinya dia juga akan mengeluarkan biaya namun itu tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat," ujar Agus.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR ini mengakui, biasanya bakal calon kepala daerah yang memiliki kekuatan uang yang besar biasanya memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi.
"Nah itu juga akan menggunakan keuangan yang jauh lebih tinggi karena menarik supaya keterpililhan dia betul-betul bisa dipenuhi," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat terus melakukan komunikasi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi.
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku Partai Demokrat telah membentuk satgas untuk berkomunikasi dengan partai politik lain terkait Pilgub Jakarta, Jateng dan Jabar.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, Demokrat akan mengambil peran terbaik di eksekutif hingga legislatif.
Baca SelengkapnyaAHY menyampaikan Partai Demokrat dalam waktu dekat akan mengebut proses penyerahan rekomendasi sembari memperhatikan dinamika politik.
Baca SelengkapnyaSumbangan dana kampanye tersebut digunakan oleh para relawan untuk membuat rompi dan baju
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengambil peran di eksekutif hingga legislatif.
Baca SelengkapnyaDemokrat juga sudah menyiapkan partai-partai koalisi potensial tiap pasangan
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaHerzaky menyebut, nama-nama yang diusung oleh Partai Demokrat ini, telah melalui proses dan mekanisme internal.
Baca SelengkapnyaAnies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya