Follow
Tak percaya SBY, Desmond ajak 10 fraksi DPR bahas Perppu Pilkada
Merdeka.com - Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengajak fraksi partai politik di DPR membuat terobosan baru dalam penyikapan Perppu Pilkada. Hal itu untuk memastikan isi Perppu Pilkada bukan hanya kepentingan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatasnamakan aspirasi rakyat.
"Kita buka wacana sandingkan mana Undang-Undang Pilkada langsung, Undang-Undang Pilkada tidak langsung mana kepentingan SBY (Perppu Pilkada). Kita semua, 10 fraksi membuat kesepakatan tertulis mendukung pemilu langsung dan menolak Perppu Pilkada, selanjutnya kita minta pemerintah membuat Undang-Undang Pemilu langsung" kata Desmond di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (11/12).
Menurutnya, Perppu Pilkada hanya berisi pemikiran-pemikiran subjektif SBY. Tak hanya itu, Perppu Pilkada terbit tanpa memperhatikan aturan ketatanegaraan.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
"Ada kepentingan SBY dan Demokrat di sepuluh item dalam Perppu. Kalau kita mau jujur Perppu ini cacat tentang ketatanegaraan," terang dia.
Lanjut dia, fraksi partai politik di DPR pun sebagian besar tak sepakat alasan terbitnya Perppu Pilkada. Dia meragukan alasan penerbitan Perppu Pilkada yang disebutkan oleh SBY memenuhi kategori keadaan darurat.
"Tolong dilihat pandangan 10 fraksi di DPR apakah keadaan darurat pengeluaran Perppu itu layak. Dalam perppu SBY apakah memenuhi itu (keadaan darurat)," pungkas dia. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
"Sepertinya para penyelenggara Pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden," kata SBY.
Baca Selengkapnya
LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca Selengkapnya
Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.
Baca Selengkapnya
SBY mengatakan, menjaga demokrasi itu penuh tantangan. Maka untuk menjaga demokrasi tersebut diperlukan perjuangan.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kader Demokrat tidak boleh bicara muluk-muluk pada pemilih.
Baca Selengkapnya
Susilo Bambang Yudhoyono merespons soal kritikan yang disampaikan kalangan akademisi terkait demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
SBY lebih memilih Prabowo Subianto-Gibran karena dinilai lebih siap memimpin Indonesia
Baca Selengkapnya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya