Tak puas putusan MA, kubu Agung mau gelar munas lagi

Merdeka.com - Partai Golkar kubu Agung Laksono mengaku sampai saat ini belum menerima salinan amar Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie. Namun, jika putusan itu benar, mereka malah ingin mempercepat menggelar munas lagi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso meyakini putusan MA itu tidak membuat pihaknya menjadi kalah ataupun membuat kubu Ical menjadi menang. Sebab, dia meyakini putusan MA mengembalikan kepengurusan Golkar yang sah ke Munas Riau.

"Dalam pandangan kami berbagai hal yang sudah beredar, kami menyikapi pada prinsipnya kami mencita-citakan soliditas, pembangunan, keselamatan Partai Golkar ke depan. Hendaknya putusan MA itu jangan diterjemahkan secara berlebih dari kaca mata sepihak," kata Priyo dalam konferensi pers di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (22/10).

Lantas, Priyo menyindir sikap kubu Ical yang meyakini merasa menang dengan putusan MA tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya masih meyakini putusan itu mengembalikan ke kepengurusan hasil Munas Riau bukan Munas Bali.

"Kalau putusannya itu, kami mengakui ketua umumnya ARB, wakilnya Agung Laksono, Bendahara Umumnya Setya Novanto dan salah satu ketua DPP-nya, saya," ujarnya.

Pengembalian kepengurusan yang sah ke Munas Riau, kata Priyo, otomatis diikuti dengan pencabutan SK Menkum HAM kubu Ancol terkait kepengurusan yang diterima pihaknya. Sebab itu, dia menginginkan agar Golkar kembali menggelar munas. Pasalnya, Munas Riau diketahui akan habis masa kepengurusannya.

"Saya inginnya ada Munas lagi. Tapi tidak pakai embel-embel luar biasa atau bersama," harapnya.

Selain itu, Priyo juga menambahkan, langkah Peninjauan Kembali (PK) belum terpikirkan oleh pihaknya. Pihaknya menyadari langkah tersebut akan membuat sengketa internal Partai Golkar semakin panjang dan tidak berkesudahan.

"Opsi tersebut belum kami gunakan sampai dua tiga hari ke depan. Dan bagaimana sikap dari Bapak Aburizal menyikapi ini semua. Apakah ada ikhtiar rekonsiliasi dan kebersamaan. Menempuh atau menabuh genderang lain. Per hari ini belum ada. Tapi kami mencari jalan arif dan jalur persaudaraan. Meskipun itu cara yang sah secara hukum," tandasnya.