Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak setuju penambahan kursi DPR & MPR, NasDem sebut seperti bagi-bagi kekuasaan

Tak setuju penambahan kursi DPR & MPR, NasDem sebut seperti bagi-bagi kekuasaan Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan, partainya tidak setuju dengan penambahan kursi di DPR dan MPR. Sebab, kata dia, akan tampak seperti berbagi kekuasaan di parlemen.

"Dilihat oleh masyarakat persoalan di DPR ini selalu bagi-bagi kekuasaan bagi-bagi kursi yang itu sebenarnya tidak ada maknanya lagi. Misalnya kita melanjutkan penambahan satu pimpinan tersebut saya ingin menanyakan untuk apa penambahan pimpinan DPR," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Menurutnya, penambahan kursi di parlemen akan tidak terlalu diperlukan karena saat ini kinerja DPR juga tidak terganggu. Terlebih lagi dalam hal pengambilan keputusan juga harus dilakukan dengan jumlah pemimpin yang ganjil.

Orang lain juga bertanya?

"Seharusnya selalu secara konvensional itu pimpinan itu adalah ganjil karena itu persoalan untuk mengambil keputusan jangan stak," ujarnya.

Dia membandingkan dengan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang seharusnya ditempati NasDem. Namun NasDem tidak mengambil hak itu.

"Menurut saya coba lihat kami dari NasDem dari NasDem itu kami memiliki hak untuk kepemimpinan di AKD tetapi kami tidak ambil kenapa karena sama saja kaya kita membawa kursi dari rumah kita sendiri dan sekedar untuk menunjukkan sudah ada kepemimpinan di sini," tandasnya.

Saat ini, DPR memang sepakat menambahkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR untuk PDIP yang notabene adalah partai pemenang pemilu 2014. Sedangkan jika ada ada penambahan lebih dari satu kursi seperti di MPR, maka posisi itu untuk PKB dan Gerindra.

"Gerindra sama PKB (yang mungkin bisa kursi MPR)," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
VIDEO: Partai Nasdem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Tetap Dukung Pemerintah
VIDEO: Partai Nasdem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Tetap Dukung Pemerintah

Partai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya
Berapa Kursi Menteri PKS di Kabinet Prabowo-Gibran?
Berapa Kursi Menteri PKS di Kabinet Prabowo-Gibran?

Dia yakin kalau PKS akan berperan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Baca Selengkapnya
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati

Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya