Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak sudi sekolah parlemen berdiri

Tak sudi sekolah parlemen berdiri Gedung DPR. ©istimewa

Merdeka.com - Rencana membuat sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif mendapat penolakan. Seharusnya para calon anggota dewan sudah mendapat bekal dari partai masing-masing.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota seluruh Indonesia sangat mubazir.

"Tidak perlu. Sebelum dipilih kan mereka harus mampu bicara soal DPR dan diadakan pelatihan oleh masing-masing partai," kata Wapres di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (29/8).

JK menjelaskan, masing-masing partai tentunya sudah membuat pelatihan kader. Oleh karena itu seharusnya tidak perlu lagi ada sekolah parlemen.

"Sebelum jadi anggota DPR, mereka harusnya sudah memahami apalagi kalau sudah jadi anggota DPR," jelasnya.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai wacana pembentukan sekolah ini akan tumpang tindih dengan fungsi partai dalam proses rekrutmen dan pengkaderan. Dia mengambil contoh partainya telah memiliki sekolah kader politik yang memiliki substansi sama dengan sekolah parlemen.

"Saya kira bisa saja tumpang tindih. Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Pesertanya justru dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Lima sampai sepuluh tahun lagi, Insya Allah mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," kata Saleh saat dihubungi Jumat (26/7).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berpendapat DPR tidak perlu mendirikan atau menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi dan interpertasi di masyarakat. Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik.

"Saya apresiasi semangat dan keseriusan pimpinan DPR dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi anggota DPR, tapi kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli di Jakarta, Senin (29/8).

"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengakui partai memang salah satu pintu awal bagi seseorang untuk menjadi anggota dewan. Namun, diceritakan dia, di internal parpol sendiri ada tarik menarik kepentingan dalam menyeleksi calegnya.

"Seleksi caleg itu pintu pertamanya kan parpol, selalu ada tarik menarik antara elektabilitas versus kapabilitas. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada pada seorang caleg," kata Dadang, Jumat (26/8).

Ada tren di mana seorang pesohor atau caleg memiliki popularitas dan disenangi masyarakat, tetapi di sisi pemahaman tentang dunia pemerintahan sangat kurang. Karena itu, parpol berperan dalam membina dan mendidik kadernya agar mampu menjalankan tugas legislasi.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan, Rapat Pimpinan DPR pada Kamis (25/8) salah satu agendanya membahas persiapan membuat sekolah parlemen. Kata dia, sekolah parlemen ini bertujuan meningkatkan kualitas anggota legislatif.

"Kami membahas persiapan membuat sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten-kota seluruh Indonesia," kata Ade Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis pekan lalu. (mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Said Abdullah: Gagasan Tak Akan Lahir dengan Pragmatisme
Said Abdullah: Gagasan Tak Akan Lahir dengan Pragmatisme

Said menyebut gagasan besar tidak akan lahir bila sehari-hari dihadapkan dengan pragmatisme.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya
JK Berharap Agar Sosok Seperti Ini Jadi Menteri Pendidikan di Era Prabowo-Gibran
JK Berharap Agar Sosok Seperti Ini Jadi Menteri Pendidikan di Era Prabowo-Gibran

Sebelumnya, JK mengkritik keras soal pendidikan di era saat ini bahkan dia mengkirik Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Baca Selengkapnya
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Parlemen, Ini Pesan Said Abdullah
Peringati Hari Parlemen, Ini Pesan Said Abdullah

Hari ini, Rabu (16/10/2024) merupakan peringatan Hari Parlemen Indonesia.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya
Tampilkan Foto Gus Dur, Yenny Wahid Sindir soal RUU Pilkada 'Kirain Sudah Lulus TK Ternyata Turun ke PAUD'
Tampilkan Foto Gus Dur, Yenny Wahid Sindir soal RUU Pilkada 'Kirain Sudah Lulus TK Ternyata Turun ke PAUD'

Unggahan Yenny lantas mendapat banyak komentar dari warganet.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sebut Anak Muda Lebih Tertarik Jadi Presiden daripada Masuk Parpol
Ganjar Sebut Anak Muda Lebih Tertarik Jadi Presiden daripada Masuk Parpol

Ganjar lebih dulu bercerita saat dirinya pernah menjadi mahasiswa dan mengikuti aktivitas demo atau aksi.

Baca Selengkapnya