Follow
Tak terdaftar, 20 KK di Rusunawa Marunda kehilangan hak pilih
Merdeka.com - Puluhan warga Rusun Marunda tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Padahal, mereka telah memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan tanda bukti pendaftaran pemilih.
"Ada sekitar 20 KK yang tidak bisa milih di sini," kata Ketua RT 20/07, di Blok C1, Djaenudin, di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (15/2).
Padahal, setiap warga yang ingin tinggal di Rusunawa Marunda harus memiliki KK dan KTP Jakarta. Namun, masih banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu? Dengan adanya Pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan mereka.
-
Siapa saja yang daftar di KPU hari Rabu? Pramono-Rano mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta pada Rabu (28/8). Sementara itu ada paslon Ridwan Kamil-Suswono yang didukung 15 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
-
Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada memilih beberapa posisi penting yang mencakup: 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Bupati dan Wakil Bupati, 3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Djaenudin sendiri mengaku tak mendapat hak pilih karena tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk anak dan istrinya.
"Kemarin termasuk istri dan anak saya didaftar, begitu turun daftar DPT, ternyata tidak ada. Justru yang meninggal malah ada," ucapnya.
Sofyan, warga Rusun Marunda, juga mengaku kecewa dengan kejadian tersebut. Namun meski ada tambahan surat suara, namun hanya disiapkan 14 surat suara.
Pada kenyataannya malah orang yang sudah meninggal dan pindah rusun justru malah tercantum di DPT. "Saya sama istrinya juga enggak dapet kartu. Saya enggak mau tahu, kalau hilang hak suara, bisa merugikan satu calon," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnya
KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya
KPU Kota Bekasi melakukan evaluasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Baca Selengkapnya
92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca Selengkapnya
Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca Selengkapnya
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya
penonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT
Baca Selengkapnya
Pemilihan Suara Ulang di dua TPS disebabkan ketidaksesuaian data.
Baca Selengkapnya