Tak Terkesan dengan OTT, Alexander Marwata Ingin Pencegahan Korupsi Diperkuat
Merdeka.com - Calon Pimpinan KPK petahana, Alexander Marwata mengaku tidak terlalu terkesan dengan operasi tangkap tangan (OTT) untuk menangkap pelaku korupsi. Menurutnya, pelaku korupsi yang terkena OTT adalah orang bodoh karena sebenarnya OTT tidak sulit dilakukan.
"Saya sendiri tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK, meskipun saya ada di dalamnya. Karena (OTT) tidak membutuhkan teknik rumit, ini hanya orang goblok kena OTT itu," kata Alex menjawab tes uji kelayakan dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Namun, Alex beranggapan, para pelaku koruptor sebenarnya tidak akan jera hanya dengan OTT. Sebagai contohnya, tiga OTT dilakukan dalam dua hari berturut-turut, pada 2 September 2019 hingga 3 September 2019.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
"Apakah OTT KPK kemarin dua hari itu orang enggak akan capek, ada tiga itu terakhir, saya yakin tidak. Apalagi kalau menyangkut kepala daerah," jelas Alex.
Oleh sebab itu, dia menilai pencegahan adalah faktor utama pemberantasan korupsi ketimbang penindakan. Namun, Alex menyebut gagasannya soal pencegahan korupsi masih dianggap sebelah mata. Malahan, pada sebuah diskusi ringan bersama divisi penindakan, usulan pencegahan terkesan di-bully.
Saat itu, Alex menganalogikan pengaduan masyarakat atau Dumas terkait suap pengadaan atau lelang barang tertentu dari pihak swasta ke kepala daerah. Dia memberi opsi, mana yang lebih baik antara memantau ketat proses pengadaan atau lelang tersebut atau menunggu momen untuk melakukan OTT.
"Saya tanya mana lebih baik? Kita cegah pengusaha itu memberikan uang. Kita awasi proses lelangnya dan kita pastikan lelang berjalan baik dan benar atau kita tunggu pengusaha itu memberikan uangnya? (dijawab divisi penindakan) ya kalau seperti itu tak akan ada OTT pak," ujar Alex menirukan.
Padahal menurutnya bila opsi pertama dilakukan, maka hal itu bisa mencegah dua kerugian. Pertama kerugian negara dan kedua menyelamatkan orang yang bisa terlibat atau melakukan tindak pidana korupsi.
"Tapi saya bisa dibully kalau sampaikan ini. Karena ini tidak populer karena (marwah) KPK harus menindak dan menangkap orang, itu lah etalase KPK," tandas Alex.
Reporter: M Radityo
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan OTT KPK dihapus disampaikan calon pimpinan KPK petahana Johanis Tanak dalam fit and proper test di DPR beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK baru harus memutuskan nasib para koruptor dengan hukuman yang setimpal.
Baca SelengkapnyaAlex mengakui bahwa istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Baca SelengkapnyaWakil KPK Alexander Marwata menegaskan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak akan bisa dihilangkan karena hal itu adalah bagian dari proses penindakan
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca SelengkapnyaMekanisme OTT yang selama ini dilakukan KPK, menjadi salah satu pembahasan menarik selama fit and proper test Capim.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan menilai metode OTT yang kerap digunakan penyidik cukup sukses.
Baca SelengkapnyaBahkan, Nawawi mengungkapkan, permasalahan terjadi tidak hanya di internal KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Baca SelengkapnyaOTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca SelengkapnyaAlasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.
Baca SelengkapnyaMantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.
Baca Selengkapnya