Takut dimata-matai, Pimpinan Komisi I DPR tolak Badan Cyber Nasional
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menolak rencana pemerintah untuk membentuk Badan Cyber Nasional. Rencananya, pemerintah melalui Menko Polhukam Luhut Panjaitan akan membentuk badan cyber pada Oktober mendatang.
"Dephan sektor cyber sendiri sudah ada, Kemenkominfo sudah ada dan TNI sudah, kalau difungsikan dan mengintegrasikan ini saja dikelola. Jangan buat badan lagi," kata Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Menurut Hanafi, jika badan cyber nasional dibentuk sendiri, maka akan terulang kejadian di Amerika Serikat. Dimana, masyarakat dan media massa dimata-matai oleh badan cyber AS.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Bagaimana cara mencegah kejadian serupa? 'Jangan kasus seperti ini udah kejadian, terus selesai begitu saja. Harus ada langkah pencegahan untuk ke depannya,' tutup Sahroni.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
"Cyber ancaman teknologi kebutuhan untuk keamanan cyber itu penting tidak lantas dibuat badan. Jangan sampai terjadi di Amerika terulang di Indonesia," kata Politikus PAN ini.
Lanjut dia, pihaknya bakal memanggil Menko Polhukam Luhut untuk membahas bersama pembentukan badan cyber nasional. Sebab, pihaknya ingin badan cyber nasional diatur dalam undang-undang pertahanan.
"Kita belum sepakat apa bentuk badan sendiri atau integrasi. Kita nanti akan bahas ini, dan mengaturnya dalam undang-undang," kata dia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan merencanakan akan membentuk badan cyber nasional untuk memperkuat sistem pertahanan di Indonesia. Badan cyber nasional tersebut akan diresmikan pada bulan Oktober mendatang.
"Kita mau segera sudah lama itu, jadi kita pikir sudah diberitahukan kemarin, Oktober sudah siaap strukturnya nanti beberapa bulan ke depan sudah jadi. Karena semua sudah ada fregmanted jadi kita mau terintegrasi," kata Luhut di Jakarta, Senin (24/8).
Luhut juga membantah akan melibatkan Central Intelijen AS (CIA) dalam pembentukan badan cyber nasional itu. Menurut dia, badan cyber nasional itu akan dilakukan bersama lembaga atau kementerian terkait.
"Nggak ada urusan itu. Itu ngarang saja yang. Bikin cerita-cerita itu. Bahwa kita ada pertukar misalnya dengan beberapa negara lain dalam pengalaman saya kira sah-sah saja, bukan hal yang aneh," kata dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi I DPR dari PKB Helmy Faishal mengkritik Menkominfo Budi Arie Setiadi soal serangan Pusat Data Nasional (PDN).
Baca SelengkapnyaPimpinan Rapat Komisi I, Meutya Hafid emosi karena Telkom mengumumkan data yang diretas tidak bisa diselamatkan
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaAhmad Heryawan menyoroti tajam terkait kerja sama Indonesia-China di bidang maritim.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaSahroni mengatakan polisi harus membongkar hingga tuntas jaringan judi daring yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya literasi digital.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkap masih ada masalah kebebasan berekspresi di Indonesia hari ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Abraham, bahwa Menkominfo era dulu tak menghapus situs judi online. Justru menghapus situs wordpress
Baca SelengkapnyaBanyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.
Baca Selengkapnya