Tanda tangan DPR soal interpelasi Jokowi tembus 157 orang
Merdeka.com - Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan sudah terdapat 157 tanda tangan anggota DPR untuk mengajukan interpelasi pada Presiden Jokowi soal kenaikan BBM subsidi. Tanda tangan itu terkumpul dari anggota DPR Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS.
"Fraksi Golkar 53, Fraksi Gerindra 50, Fraksi PAN 23, Fraksi PKS 31, ini (formulir tanda tangan) masih beredar total 157 orang," ujar Misbakhun yang juga inisiator interpelasi Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
Dia meyakini jika angka itu akan terus bertambah jika nanti Demokrat juga mendukung interpelasi. Menurut dia, interpelasi Jokowi hanya tinggal disahkan dalam paripurna.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
Misbakhun menjelaskan interpelasi yang bakal diajukan ke Jokowi salah satunya kenapa naikkan BBM di saat harga minyak dunia turun. Kemudian, pihaknya mempertanyakan dana kompensasi dari kenaikan BBM untuk rakyat miskin diambil dari anggaran mana.
"Kami ingin tahu pemerintah, kami muji langkah pemerintah beri jaring pengaman masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera. Tapi kami juga ingin menanyakan alokasi penggunaan anggaran itu dari mana, untuk jaga disiplin anggaran, tugas fungsi DPR kan sebagai pengawas," jelas mantan politikus PKS ini.
Misbakhun belum mau bicara soal pelanggaran UU dalam kenaikan harga BBM ini. Karena itu, dia ajukan interpelasi untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan Jokowi.
"Kami lihat dulu penjelasan pemerintah, kami tidak bisa menilai sebelum dengar penjelasannya," ujarnya.
Diketahui, syarat mengajukan interpelasi minimal mendapat 25 tanda tangan anggota DPR dari lintas fraksi. Kemudian, keputusan interpelasi diambil melalui sidang paripurna apakah disetujui sebagai keputusan lembaga atau tidak.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaMassa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnyainflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaTak sedikit dari warganet yang menitipkan pesan penting ke Ahok.
Baca Selengkapnya