Tanggapi Gerindra, PDIP sebut kerja Jokowi-JK lebih dirasakan rakyat

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Partai Gerindra sejauh ini mengapresiasi pencapaian kinerja Jokowi-JK. Meskipun di sejumlah sektor yang dianggap baik adalah produk lanjutan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Sekjen PDIP, Eriko Sotarduga, mengatakan penilaian dari Gerindra adalah hal yang wajar karena berstatus sebagai partai oposisi. Tetapi, Eriko menilai pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih banyak bekerja ketimbang pemerintahan SBY.

"Sah-sah saja, kalau oposisi tentu menyampaikan hal seperti itu. Tetapi tentunya dibandingkan pemerintahan yang lalu pemerintahan saat ini jauh lebih berbuat. Artinya jauh lebih dirasakan oleh masyarakat," kata Eriko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

Semboyan Kabinet Kerja yang mengedepankan kerja nyata, menurutnya, tidak hanya sebatas wacana. Justru, menurut Eriko, banyak program kerja era SBY yang belum diselesaikan hingga saat ini yang kemudian dituntaskan Jokowi-JK.

"Ini kan nyata kerja, kerja, kerja. Bukan artinya ini sekadar wacana. Kalau wacana akan akan dari periode sebelumnya kita alami. Tapi ini kan dilakukan dan nyata," terangnya.

Eriko mengungkapkan arah pembangunan Jokowi-JK telah pada jalur yang tepat. Ini ditunjukkan dengan giat dan gencarnya pemerintahan Jokowi-JK membangun infrastruktur di Indonesia.

"Ada kekurangan wajar. Itu yang tentu akan disempurnakan di periode tersisa itu. Kalau kami lihat ini sudah pada track yang tepat. Artinya, pembangunan itu fokus menyelesaikan dulu masalah infrastruktur," klaimnya.

Sektor infrastruktur, lanjutnya, telah menjadi pekerjaan rumah yang belum rampung diselesaikan selama 10 tahun SBY memimpin Indonesia. Padahal, infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Karena masalah utama di Indonesia adalah infrastruktur yang seharusnya di periode lalu sudah diselesaikan dalam 10 tahun periode lalu," tegas Eriko.

Anggota Komisi VI ini mencontohkan, pembangunan Bandar Udara di pulau terdepan Indonesia, di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Kemudian, Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua.

Pembangunan infrastruktur transportasi tersebut, katanya, akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan harga pokok di daerah-daerah. Eriko menambahkan dampak dari pembangunan itu, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga bukan tidak mungkin akan terealisasi.

"Di masyarakat terdepan seperti yang tadi saya sampaikan, membangun pelabuhan di pulau terdepan, keberanian dalam hal- seperti ini bermanfaat. Bahwa Indonesia itu tidak hanya untuk banyak penduduknya saja, tapi yang sedikit pun berlaku adil. Bahwa sekarang harga minyak sama seperti di Jawa," pungkasnya.