Tanpa restu Jokowi, Khofifah disebut berat bertarung di Pilgub Jatim

Merdeka.com - Khofifah Indar Parawansa hingga saat ini belum memutuskan maju Pilgub Jawa Timur 2018. Sebab, dia masih memegang amanah sebagai Menteri Sosial. Pada saatnya nanti, jika momentumnya sudah tepat, Ketua Umum PP Muslimat NU ini mengaku, akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta izin.

Dan Rabu (23/8) kemarin, sepertinya momentum itu telah tiba. Seharian kemarin, Khofifah dikabarkan menghadap presiden terkait hajatan lima tahunan tersebut. Namun, si Bunda Muslimat ini membantah. Dia menyebut pertemuan itu tak lebih untuk memaksimalkan RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga).

Peneliti Surabaya Survey center (SSC), Surokim Abdussalam menilai, jika benar pada Rabu kemarin Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya, itu artinya dia tidak mendapatkan restu dari presiden. Menurut kalkulasi politik, maka langkah Khofifah itu akan semakin berat untuk bertarung di arena Pilgub Jawa Timur 2018.

Cukup banyak implikasi dan konsekuensi negatif yang harus ditanggungnya, khususnya terkait elektabilitas. "Pengaruh dan citra Jokowi sedang bagus-bagusnya di mata masyarakat. Jika Khofifah nekat maju tanpa restu presiden, maka akan merugikan dan memberi dampak cukup besar bagi elektabilitasnya," kata Surokim kepada merdeka.com, Kamis (24/8).

Apalagi, lanjutnya, Jokowi juga menjadi salah satu patron kaum nasionalis yang juga besar jumlahnya di Jawa Timur. "Jelas situasi ini sulit bagi Khofifah," ungkap dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo, Madura ini.

Restu Jokowi dan marwah PDIP

Menurut Surokim, faktor restu Jokowi tidak bisa dianggap remeh. Karena untuk Pilkada Jawa Timur, Partai Demokrasi Indensia Perjuangan (PDIP) akan berjuang mati-matian meraih kemenangan demi mengembalikan kehormatan partai.

Katanya, bagi PDIP, Jawa Timur saat ini, menjadi salah satu benteng pertahanan dan marwah partai Kepala Banteng Moncong Putih. "Khofifah berada dalam posisi sulit sekarang. Rasanya sulit untuk membuat Jokowi berbeda haluan dengan DPP PDIP, dan sinyal itu sudah jelas ditunjukkan presiden bahwa Khofifah masih dibutuhkan dalam kabinet."

"Ini harus dibaca cermat, apalagi kontes Pilgub Jatim ini tidak sekadar soal menang jabatan gubernur, tetapi juga menyangkut kehormatan PDIP, itu yang paling berat pengaruhnya jika tidak direstui presiden," tambah alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

Apalagi dalam perspektif politik Jawa, masih kata Surokim, Khofifah juga akan terlihat melawan presiden dan akan menyolidkan dukungan kaum nasionalis, serta PDIP. Belum lagi jika isu pembangkangan itu dimainkan oleh kelompok tertentu. Posisi itu bisa dimainkan para haters, bahwa Khofifah melawan presiden dan juga titah kiai. "Rasanya Khofifah benar benar berada dalam situasi sulit dan butuh bermain lebih cantik," ungkapnya.

Menurut pengamat yang juga alumnus Pondok Langitan ini, jika restu presiden sulit didapat, pilihannya bisa berhitung ulang dengan hati dingin. Atau memainkan komunikasi politik cerdas, bahwa dia tidak mengundurkan diri (colong playu).

Apalagi jika izin dan restu ini didelay presiden. Dalam artian, tidak segera dikabulkan. Maka Khofifah juga akan memiliki waktu yang sangat mepet, karena sekarang sudah akan memasuki bulan September.

"Kalau delaynya lama, tentu berbahaya bagi Bu Khofifah sendiri. Situasi ini jelas menjadi batu ujian bagaimana kemampuan komunikasi politik Bu Khofifah dan tim. Ini benar benar situasi kritis," pungkasnya.