Tantowi desak pemerintah cuekin kepengurusan kubu Agung

Merdeka.com - Partai Golkar terbelah menjadi dua, kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Keduanya juga telah menggelar musyawarah nasional dan kemudian masing-masing kubu juga telah mendaftarkan struktur kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, pihaknya yakin 100 persen bila pemerintah melalui Kemenkum HAM akan mengesahkan struktur pengurus hasil Munas di Bali. Walaupun ada sejumlah kader Golkar yang menyelenggarakan Munas tandingan.

"100 Persen (Munas Bali akan disahkan)," ujar Tantowi kepada wartawan, Jakarta, Selasa (9/12).

Adapun keyakinan kubu Ical tersebut karena pemerintah dapat melihat dengan jernih dan tidak memihak. Tantowi mengklaim aspek legalitas Munas Bali sudah terpenuhi dengan mekanisme dan aturan yang benar.

"Jika pemerintah melihat persoalan ini secara jernih, sportif dan tidak memihak, jelas Munas Bali yang memenuhi aspek legalitas," jelasnya.

Kemudian, Tantowi melanjutkan, Munas IX di Bali itu dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD I dan II dari seluruh lndonesia. Munas Bali merupakan amanat dari Rapimnas VII di Yogyakarta. Oleh karenanya DPP hanya menganggap munas itu cuma satu yaitu di Bali.

"Dengan demikian Pemerintah tidak boleh ragu untuk mengesahkan hasil Munas Bali," tandasnya.

Untuk diketahui, kondisi konflik internal Golkar membuat pemerintah dalam posisi dilema. Situasi yang sama pernah dialami Menkum HAM Yasonna Laoly ketika mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang membuat kubu SDA berang.

Tak mau jatuh ke lubang yang sama, Yasona membentuk tim khusus untuk mengkaji kedua kepengurusan hasil Munas Partai Golkar. Baik itu struktur pengurus Kubu Ical ataupun kubu Agung Laksono. (mdk/has)