Follow
Tantowi: Perjanjian KMP dan Demokrat bukan soal Perppu Pilkada
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengakui pihaknya melakukan perjanjian dengan Partai Demokrat. Namun, dia membantah perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan dalam meloloskan Perppu Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono kala itu.
"Berita yang beredar Golkar menolak tentang Pilkada. Berita tersebut tidak benar. Golkar tidak pernah ingkar janji. Perjanjian memang ada. Perjanjian tersebut Demokrat dan KMP untuk mengusung pimpinan MPR, tidak secara khusus tentang Pilkada," ujarnya di Kantor DPP II Golkar, Jakarta Utara, Minggu (7/12).
Selain itu, dia mengaku salah pembahasan Munas di Bali yaitu tentang aspirasi peserta yang meminta kepada Golkar untuk menolak tentang UU Pilkada. Penolakan tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa Pilkada secara langsung terlalu banyak moderatnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada memilih beberapa posisi penting yang mencakup: 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Bupati dan Wakil Bupati, 3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
"Domain menolak bukan domainnya Golkar. Melainkan domain pimpinan DPR," katanya.
Dia menambahkan, Partainya belum melakukan pertemuan dengan Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) untuk membahas UU Pilkada. "Kami bahkan belum ada pertemuan dengan KMP bahas itu," tegasnya
Seperti diketahui, Demokrat merasa kecewa dengan sikap Golkar yang tiba-tiba menolak Perppu Pilkada. Demokrat merasa telah dibohongi. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca Selengkapnya
Arman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.
Baca Selengkapnya
MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.
Baca Selengkapnya
MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca Selengkapnya
Demikian hal itu disampaikan Ketua Tim TDK Todung Mulya Lubis yang telah siap membeberkan bukti kecurangan
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.
Baca Selengkapnya
Terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9).
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya