Tantowi sebut kesalahan tulis kepanjangan BIN perburuk citra Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya meminta agar Presiden Joko Widodo menegur dengan keras Menteri Sekretaris Negara Pratikno atas kekeliruan surat pelantikan KaBIN dan Panglima TNI. Menurutnya di era Susilo Bambang Yudhoyono dan Soeharto, tak ada kesalahan atas ketidaktelitian Setneg.
"Tegur dengan keras karena sudah memalukan lembaga yang di zaman Pak SBY dan Pak Harto nyaris tanpa salah," kata Tantowi saat dihubungi, Rabu (8/7).
Menurutnya kesalahan sepele itu menjadi fatal karena yang melakukan adalah orang-orang di lingkungan Istana Negara. Kesalahan orang dekat Jokowi tersebut bisa merusak citra presiden.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
"Hal ini sekali lagi menunjukkan kelalaian, ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian orang-orang di lingkungan paling dekat Presiden. Kesalahan sepele yang tidak boleh terjadi seperti itu pada gilirannya semakin memperburuk kinerja Pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan melantik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI yang baru. Pelantikan bakal dilakukan siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta. Undangan acara pun sudah disebar kepada para tamu undangan. Namun, publik ramai mendapati sebaran surat undangan pelantikan yang salah menyebut kepanjangan dari BIN.
Persoalannya ada di kepanjangan BIN yang sebenarnya Badan Intelijen Negara tapi ditulis Badan Intelijen Nasional. Kesalahan penyebutan kepanjangan BIN itu ramai menjadi perbincangan publik di media sosial.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Budiman, pernyataan Tom Lembong tersebut sebuah pelanggaran etika profesional sebagai seorang mantan menteri.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi santai soal kritikan dari BEM UGM soal dirinya dinobatkan jadi alumni paling memalukan
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi mewariskan masalah yang cukup besar pada sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaDeddy pun menantang Jokowi untuk mencabut aturan yang membuat rakyat menderita.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara soal Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Mahfud menyindir langkah Presiden Jokowi sebagai politik yang salah.
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaiakan ia sering mendapat umpatan kata-kata kasar di media sosial. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang umum di DPR, Rabu (16/8).
Baca SelengkapnyaTercatat BEM UGM dua kali memberikan kritik dalam bentuk poster dan baliho kepada Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyamaikan uneg-unegnya saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca Selengkapnya