Follow
Tantowi: Soal pemecatan, Ketua Umum Golkar Ical bukan JK
Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyarankan kepada tiga kader partai yang dipecat untuk merespon pemecatan tersebut melalui jalur yang benar. Tiga kader tersebut dipecat lantaran mendukung pasangan Jokowi - JK .
"Jadi kalau ketiga teman baik saya itu tidak puas dengan keputusan itu, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang kepartaian yaitu mengajukan keberatan kepada mahkamah partai," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).
Menurut Tantowi, Nusron Wahid , Agus Gumiwang Kartasasmita , dan Poempida Hidayatullah bisa mengajukan gugatan apabila menolak hasil keputusan partai.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Siapa yang dipecat? Dari tujuh orang tersebut, dua orang polisi dipecat positif mengonsumsi narkoba.
-
Siapa yang dipecat Kejagung? Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kajari Bondowoso, Jawa Timur Puji Triasmoro dan Kasie Pidsus Alexander Kristian Diliyanto Silaen karena diduga terlibat korupsi.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
"Kan undang-undang kepartaian itu mengamanatkan ketua partai politik harus punya mahkamah partai, nah jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini ya gugat saja, mengajukan keberatan melalui mahkamah partai," jelas Tantowi.
Menanggapi komentar Jusuf Kalla yang menilai pemecatan tersebut merupakan tindakan yang berlebihan, Tantowi menilai, keputusan berada di tangan Ketua Partai Golkar yakni Aburizal Bakrie .
"Ya yang ketua umum itu kan Pak Aburizal Bakrie , bukan Pak JK . Dan itu sudah ranahnya DPP ya, dan itu kita tidak ikut campur lagi," tutup Tantowi. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar dengan tegas menyebut ketiganya mencla-mencle
Baca Selengkapnya
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca Selengkapnya
Ketiga kadernya diketahui menyerahkan dukungan kepada I Gusti Putu Parwata untuk maju Pilkada Karangasem.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca Selengkapnya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, para jenderal ini tidak satu kata antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Baca Selengkapnya
Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga saat ini layaknya menjaga rumah kosong. Karena KIB sudah tidak lagi berjalan.
Baca Selengkapnya
Isu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca Selengkapnya
Senior Golkar Musfihin Dahlan mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar bersama Bahlil Lahadalia sebagai Sekjen.
Baca Selengkapnya
KomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
Namun Kaesang menegaskan tidak ingin mencampuri urusan dapur partai lain.
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya