Follow
Target menang 75 pilkada, PPP kubu Romi konsolidasi ke daerah
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy terus melakukan konsolidasi di sejumlah daerah untuk menghadapi Pilkada serentak Desember 2015. Hari ini, PPP menggelar konsolidasi di dua provinsi, yakni Rapat Koordinasi Pemenangan Pilkada untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Hotel Sagita, Balikpapan, Kaltim, kemudian Rapat Pimpinan Wilayah PPP Gorontalo di Hotel Quality, Gor.
Wakil Sekjen PPP kubu Romi, Qoyum Abdul Jabbar yang hadir dalam Rapimwil PPP Gorontalo mengatakan, konsolidasi dilakukan sebagai tindaklanjut dari Rakornas pekan lalu. Menurut dia, konsolidasi tersebut dimaksudkan untuk pemetaan potensi dan analisa strategi pemenangan.
"PPP sangat serius menghadapi pilkada serentak tahun ini. Karena itu, DPP melakukan pembinaan dan monitoring agar target menang 75 pilkada bisa terealisasi," kata Qoyum dalam keterangan persnya, Rabu (25/03).
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Bagaimana PPS Pilkada 2024 menjamin suara pemilih? Melalui tugas-tugas ini, PPS berperan penting dalam menjamin transparansi dan integritas hasil pemilihan, serta memastikan setiap suara pemilih dihitung dengan adil.
-
Dasar hukum apa yang dipakai untuk pilkada serentak 2024? Pilakada Serentak masih mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
Dia mengungkapkan, setiap pekan DPP PPP selalu melakukan konsolidasi setiap pekan yang bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah wilayah (muswil). Pihaknya menargetkan bulan depan seluruh pelaksanaan Muswil sudah tuntas. Untuk menghadapi Pilkada, pihaknya optimistis bisa mengajukan pasangan calon, karena KPU mengacu pada azas legal formal, yakni SK Menkum HAM.
"KPU itu hanya mengacu pada SK Menkum HAM, tidak dalam kapasitas menyatakan sah atau tidaknya kepengurusan partai," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafa’ Noer menegaskan, kepengurusan PPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih solid dan sama sekali tidak terkena imbas perpecahan. Terlebih, pada pilkada mendatang KPU hanya mengakui kepengurusan pusat PPP hasil Muktamar VIII Surabaya yang sudah mengantongi SK Menkum HAM.
"Memang ada propaganda dari Suryadharma Ali dan Djan Faridz untuk membentuk pengurus bayangan di provinsi dan kabupaten/kota, tapi justru layu sebelum berkembang karena kader di daerah masih solid dalam satu barisan," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur ini.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Acara Harlah ke-25 PKB menjadi momentum konsolidasi jelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Mardiono mengungkapkan untuk Pemilu 2024, PPP menargetkan meraih minimal 40 kursi.
Baca Selengkapnya
PPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca Selengkapnya
Partai yang dipimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini hanya membutuhkan sembilan kursi lagi.
Baca Selengkapnya
Putusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.
Baca Selengkapnya
Meski sudah diusung PKB dan PDIP, Danny Pomanto mengaku masih menunggu PPP.
Baca Selengkapnya
Pertemuan para elit kedua partai tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus membahas agenda politik kedepan.
Baca Selengkapnya
PKS akan membahas intensif pemenangan Pilkada ini dalam Rakernas selama tiga hari ke depan.
Baca Selengkapnya
Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan struktur untuk menghadapi Pilkada yang istimewa ditahun ini.
Baca Selengkapnya
Pasangan Nur Hamidah-Lukmanul Hakim, dua kader PKB yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Cagub dan Cawagub Jatim.
Baca Selengkapnya
Muhamad Mardiono menyebut, kerja-kerja pemenangan juga akan terus dikontrol dengan sisa waktu sekitar lima bulan menuju Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.
Baca Selengkapnya