Tatib Munas diembargo, Airlangga mundur dari bursa ketum Golkar
Merdeka.com - Bukan tanpa sebab Airlangga Hartarto mundur dari pencalonannya sebagai ketua umum Partai Golkar di Munas IX, Nusa Dua, Bali. Salah satu alasan kuat mundurnya Airlangga, karena tata tertib pemilihan calon ketua umum dinilai telah diembargo oleh panitia pelaksana yang merupakan Kubu Ical.
"Saya sudah ikuti Munas, paripurna, pemandangan umum. Hasil pengamatan kami, Munas ini, prosesnya dari awal, yang diawali dengan materi yang tidak pernah dibahas dalam pleno DPP. Ini pertama kali, dari 50 tahun usia Golkar, materi terkait jadwal dan tatib diembargo," kata Airlangga dalam jumpa persnya di lokasi Munas IX, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12).
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan, sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa tata tertib pemilihan ketua umum Golkar kali ini dikelola untuk mewujudkan pemilihan yang tidak demokratis.
-
Siapa yang mengatur tahapan Pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Bagaimana kode etik penyelenggara pemilu diterapkan? Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang menentukan calon terpilih dalam sistem ini? Ya, dalam sistem ini, kekuasaan menentukan daftar calon dan calon terpilih sepenuhnya berada di tangan partai politik.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas asas Pemilu? Asas jujur menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya melihat bahwa proses pada saat terjadinya pandangan daerah, memang sudah dikondisikan sedemikian. Jadi pandangan daerah yang evaluasi terhadap LPJ Ical diganti menjadi pandangan untuk menjalankan proses demokrasi yang seharusnya dijadwal setelahnya," jelas Airlangga.
Menurut Airlangga, saat paripurna dan pembahasan materi-materi, banyak peserta Munas tidak mendapatkan materi. Sehingga materi-materi yang seharusnya dibahas dalam Munas, tidak dilaksanakan sama sekali.
"Jadi enggak dibahas, dengan asumsi sudah dibaca, diterima, maka diketok. Saya mencoba tatib itu dibahas satu persatu, namun pimpinan sidang memaksakan ini sudah diketok," terang Airlangga.
"Pasal yang paling berat, mekanisme calon ketua umum yang sesuai AD ART voting tertutup 2 putaran. Putaran pertama, 30 persen dukungan. Tapi dalam tatib diubah jadi surat dukungan, sedangkan mengenai dukung mendukung ini belum dipublikasikan," tutupnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, pada Sabtu (10/8) malam.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaGolkar tengah menjadi perbincangan hangat usai Ketua Umum partai berlogo beringin ini mundur. Ini sejumlah fakta menarik Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaGolkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto dikabarkan mundur pada Sabtu, (10/8) malam
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pengunduran dirinya sebagai ketum diambil melalui banyak pertimbangan.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka mengungkapkan pengunduran dirinya dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca Selengkapnya