Tatu incar ketua DPD Golkar, dinasti Atut konsolidasi politik

Merdeka.com - Partai Golkar Banten hari ini Jumat (27/12) menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk menentukan ketua DPD setelah meninggalnya Hikmat Tomet pada November lalu. Ratu Tatu Chasanah, adik Ratu Atut mengincar posisi itu. Dinasti Atut dinilai sedang melakukan konsolidasi politik setelah dua anggota 'senior' mereka ditahan KPK.

Ditahannya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Ratu Atut Chosiyah dalam kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar dinilai sebagai titik awal runtuhnya dinasti di Banten yang dirintis sang pendiri, Tubagus Chasan Sohib. Keluarga ini, melalui Partai Golkar menguasai jabatan-jabatan politik. Sementara dari sisi bisnis, Wawan menguasai proyek-proyek APBD dan mengatur komposisi pejabat eselon I hingga III di Pemprov Banten. Semua pejabat, harus mendapat restu Wawan.

Di legislatif, meski berbeda partai, DPRD Banten selama ini dikenal manut dengan segala kebijakan Atut tanpa ada perlawanan sedikitpun. Buktinya dana hibah dan bantuan sosial yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya bisa dengan mudah diloloskan. Padahal banyak peruntukan dana itu yang tidak tepat sasaran dan mengalir ke berbagai organisasi yang dikuasai kerabat Gubernur Atut . KPK menyatakan sedang mengusut penyimpangan itu.

Dengan dua tokoh utamanya sudah menjadi tahanan KPK, tokoh senior yang menjadi harapan dinasti Atut adalah Ratu Tatu Chasanah. Dia pun dengan terbuka menyatakan minatnya mengincar posisi ketua DPD Golkar Banten.

Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dahnil Anzar yang juga aktivis Jaringan Warga Antikorupsi (Jawara) Banten menilai, munculnya Tatu sebagai sosok sentral yang hendak dimunculkan keluarga Atut . Meski begitu, Partai Golkar akan semakin terpuruk jika sampai memberi peluang bagi Tatu memimpin DPD I Banten.

"Bila Golkar memberikan peluang bagi dinasti rente ini berkuasa kembali, akan membuat kepercayaan publik kepada Golkar merosot. Karena faktanya, kondisi di Banten sekarang terjadi karena dinasti Atut ," ujarnya dalam perbincangan dengan merdeka.com, Kamis (26/12).

Dahnil mengusulkan, seharusnya ada semacam moratorium bagi keluarga Atut . Mereka dilarang untuk duduk di jabatan strategis dan jabatan politik minimal selama 10 tahun ke depan. "Golkar dan partai lainnya harus buat moratorium. Sebab keluarga Atut tidak hanya di Partai Golkar ," imbuhnya.

Pemilu 2014 mendatang, menurutnya tidak akan bisa menghalangi keluarga besar Atut termasuk anak-anaknya yang terdaftar sebagai caleg. Pemilih di Banten, sebagian besar masih irasional dan memilih berdasarkan 'logistik' yang diberikan.

"Masyarakat Banten banyak yang kurang berpendidikan. Mereka abai terhadap rekam jejak para calon. Ini menjadi ancaman bagi reformasi di Banten. Mereka tetap akan memilih calon berdasarkan pendekatan logistik tadi," kata Dahnil.

Sementara itu, lanjut Dahnil, tidak ada tokoh yang bisa diharapkan memimpin reformasi di Banten untuk menghancurkan praktik politik dinasti yang penuh korupsi selama ini. Termasuk Wakil Gubernur Rano Karno .

"Rano tersandera birokrasi yang dikuasai orang-orang Atut . Sulit mencari tokoh yang menjadi simbol perlawanan. Semua politisi dan birokrat di Banten sudah dikooptasi dinasti Atut . Ya mereka itu legislatut dan birokratut," pungkas Dahnil. (mdk/bal)