Taufik geram Disdukcapil tertutup soal daftar suket di Pilgub
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak pernah mau terbuka untuk mengungkap daftar pemilih yang menggunakan surat keterangan (Suket) dalam Pilgub DKI nanti. Taufik pun menuding Disdukcapil tak membantu demokrasi.
"Disdukcapil tak pernah terbuka, karena kita minta by name by adress maka akan kita tuntut, karena mereka telah membantu demokrasi yang tak baik," kata Taufik dalam sebuah diskusi bertajuk 'Bedah tuntas suket dalam Pilgub DKI Jakarta', di bilangan Cikini, Jakarta, Jumat (20/1).
Politisi Gerindra ini juga meminta Disdukcapil membatalkan suket jika pihaknya belum juga mengungkap secara rinci total pemilih yang menggunakan suket tiga hari sebelum pencoblosan. Apa lagi, Bawaslu dan KPU DKI Jakarta belum satu pemikiran terkait suket tersebut.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Ini jangan-jangan bisa melebihi surat cadangan, kalau ada pemakai suket 100 ribu itu sangat tidak masuk akal, suket ini berbahaya," ujarnya.
Taufik juga mengancam bakal menuntut Disdukcapil jika H-5 pencoblosan, pihaknya belum juga mengeluarkan daftar penerima suket. Tuntutan itu disampaikan Taufik karena suket dinilai syarat kecurangan.
"Kalau H-5 Disdukcapil tidak mengeluarkan daftar penerima suket maka akan kita tuntut. Karena ini syarat dengan kekotoran," ucap Taufik.
Bahkan, dia mengklaim punya pengalaman pahit terkait suket tersebut. Oleh karenanya, dia meminta dengan tegas agar Disdukcapil terbuka soal daftar penerima suket.
"Saya punya pengalaman Disdukcapil DKI selalu tidak akurat, yakni saat pileg lalu, kita minta Disdukcapil dengan segera mengeluarkan daftar penerima suket, ketika bapak memanipulasi jumlah penduduk maka dia korupsi ketidak terbukaan informasi," pungkas Taufik. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan, khusus Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution tak boleh ikut mendaftar.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaKang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyabanyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaTumpak menyebut, sulitnya memperoleh akses lantaran adanya ketentuan dari Pimpinan KPK
Baca Selengkapnya"Bakal pasangan calon (paslon) hanya diperkenankan membawa 150-200 orang pendukung," kata Ketua KPU DKI Wahyu
Baca SelengkapnyaNIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya