Taufik Kurniawan mau Panglima TNI & Kapolri duduk bareng di DPR bahas isu senjata

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung usulan adanya rapat gabungan Komisi I DPR dan Komisi III DPR dengan mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menyelesaikan polemik pembelian senjata ilegal. Hal ini karena informasi pembelian senjata yang digulirkan telah menimbulkan kebingungan publik.

"Kemarin saya mengusulkan itu, segera mungkin dilaksanakan rapat gabungan antara Panglima TNI dan Kepolisian karena saya sebagai wakil ketua DPR bidang koordinator ekonomi dan keuangan ikut merasa ingin lebih tahu mendalami kaitan apapun pengadaan senjata itu," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

"Sungguh pun memang DPR tidak dalam kapasitas membahas sampai satuan 3, tapi kalau ini mencederai kerisauan rakyat harus diluruskan," sambungnya.

Taufik menilai, informasi yang simpang siur terkait pembelian senjata api tersebut bisa berpengaruh terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya, dia mendorong masalah ini harus segera diselesaikan.

"Kita semuanya sayang pada TNI, sayang pada Polri, tetapi kalau itu sudah mencuat ke publik, ini menjadi isu yang tentunya sangat mendegradasi presiden," tegasnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini berharap, Presiden Jokowi bisa menyelesaikan persoalan ini di internal pemerintah.

"Kalau pun misalnya presiden bisa selesai di internal pemerintah itu lebih baik, tapi kalau dibiarkan terus menerus dan berlarut-larut nanti menimbulkan ketidakpercayaan publik pada presiden, repot nanti, ini yang harus diselesaikan," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional.

"Jangan membuat atau bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga, Kepala Negara meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Menko. Apabila tidak selesai di tingkat Menko, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.

"Masih belum selesai (di Wapres), bisa ke saya," ucap dia.