Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Taufik Kurniawan sebut batalkan wacana bangun apartemen demi jaga citra DPR

Taufik Kurniawan sebut batalkan wacana bangun apartemen demi jaga citra DPR Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan membatalkan rencana pembangunan apartemen di bekas lahan Taman Ria Senayan yang sempat disuarakan Fahri Hamzah. Hal ini dilakukan guna menjaga citra DPR di mata rakyat.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pembangunan apartemen hanya sebuah wacana orang per orang. Karena itu, dia menyayangkan, jika masyarakat sudah gaduh merespons wacana tersebut.

"Soal apartemen sejak awal saya sampaikan itu tahapan wacana yang harus kita hormati. Sungguh pun untuk membuat pendapat pribadi menjadi keputusan DPR, itu perlu tahapan atau mekanisme yang harus sesuai dengan keuangan negara di mana ekonomi belum bersahabat. Harus lihat prioritas kerja pemerintah yang harus kita dukung," kata Taufik di Jakarta, Selasa (22/8).

Taufik mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto sudah menegaskan bahwa rencana pembangunan apartemen dibatalkan dan tak perlu lagi jadi polemik. Menurut dia, pembatalan ini untuk menjaga citra dan marwah DPR.

"Kita apresiasi sikap atau keputusan itu. Sungguh pun itu masih dalam bentuk pendapat dan wacana, tapi kalau sudah ada semacam sikap untuk menjaga citra DPR yang bisa berakibat mendistorsi ke mana-mana, saya secara pribadi apresiasi sikap Pak ketua DPR," kata Waketum PAN ini.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya membatalkan wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pertimbangan untuk membatalkan proyek apartemen proses karena rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan masih layak digunakan.

Selain itu, kata Setnov, proses pengembalian tanah bekas rumah jabatan anggota DPR ke Sekretaris Negara harus melalui proses panjang. Rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami pun dinilai masih cukup dekat dan terjangkau dari Gedung DPR.

"Nah untuk itulah kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final kita putuskan bersama," kata Setnov.

Setnov mengklaim keputusan untuk membatalkan pembangunan apartemen sudah dibahas bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka berdua mengamini usulan tersebut.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ini Penampakan dan Spesifikasi Rumah Dinas DPR yang Disebut Tak Layak hingga Diganti Tunjangan Fantastis
FOTO: Ini Penampakan dan Spesifikasi Rumah Dinas DPR yang Disebut Tak Layak hingga Diganti Tunjangan Fantastis

Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya

Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas dan Diganti Tunjangan, Bagaimana dengan Pimpinan Dewan?
Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas dan Diganti Tunjangan, Bagaimana dengan Pimpinan Dewan?

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Amarah Mahfud Anggap DPR & Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Amarah Mahfud Anggap DPR & Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas RUU Pilkada

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Baca Selengkapnya
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada

Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya