Taufik Kurniawan sebut batalkan wacana bangun apartemen demi jaga citra DPR
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan membatalkan rencana pembangunan apartemen di bekas lahan Taman Ria Senayan yang sempat disuarakan Fahri Hamzah. Hal ini dilakukan guna menjaga citra DPR di mata rakyat.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pembangunan apartemen hanya sebuah wacana orang per orang. Karena itu, dia menyayangkan, jika masyarakat sudah gaduh merespons wacana tersebut.
"Soal apartemen sejak awal saya sampaikan itu tahapan wacana yang harus kita hormati. Sungguh pun untuk membuat pendapat pribadi menjadi keputusan DPR, itu perlu tahapan atau mekanisme yang harus sesuai dengan keuangan negara di mana ekonomi belum bersahabat. Harus lihat prioritas kerja pemerintah yang harus kita dukung," kata Taufik di Jakarta, Selasa (22/8).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Kenapa warga protes pembangunan rumah Ayu Dewi? Keluhan Warga Tetangga Ayu mengeluh karena kebisingan dari proses pembangunan rumahnya yang mengganggu mereka setiap hari. Tidak hanya itu, tukang di rumah Ayu juga pernah menggunakan lahan tetangga tanpa izin.
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
Taufik mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto sudah menegaskan bahwa rencana pembangunan apartemen dibatalkan dan tak perlu lagi jadi polemik. Menurut dia, pembatalan ini untuk menjaga citra dan marwah DPR.
"Kita apresiasi sikap atau keputusan itu. Sungguh pun itu masih dalam bentuk pendapat dan wacana, tapi kalau sudah ada semacam sikap untuk menjaga citra DPR yang bisa berakibat mendistorsi ke mana-mana, saya secara pribadi apresiasi sikap Pak ketua DPR," kata Waketum PAN ini.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya membatalkan wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pertimbangan untuk membatalkan proyek apartemen proses karena rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan masih layak digunakan.
Selain itu, kata Setnov, proses pengembalian tanah bekas rumah jabatan anggota DPR ke Sekretaris Negara harus melalui proses panjang. Rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami pun dinilai masih cukup dekat dan terjangkau dari Gedung DPR.
"Nah untuk itulah kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final kita putuskan bersama," kata Setnov.
Setnov mengklaim keputusan untuk membatalkan pembangunan apartemen sudah dibahas bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka berdua mengamini usulan tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca Selengkapnya