Taufik Kurniawan usul Taman Ria jadi hutan kota, bukan apartemen DPR
Merdeka.com - Wacana pembangunan apartemen khusus buat anggota DPR di kawasan bekas Taman Ria, Senayan menuai polemik di publik. Padahal, apartemen tersebut masih sekadar wacana, bukan keputusan resmi DPR.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyayangkan wacana apartemen menjadi polemik. Menurut dia, itu baru pendapat pribadi orang per orang. Dia pun menyatakan, bisa saja nantinya kawasan bekas Taman Ria dijadikan hutan kota.
"Nanti kalau misalnya ada juga tidak apartemen, tapi hutan lindung kota, ya boleh-boleh saja. Yang milik Setneg harus dikembalikan ke rakyat. Jangan dibuat mal. Untuk hutan kota, untuk menunjang kompleks parlemen. Nanti harus dikoordinasikan dengan Setneg dan Bappenas. Itu dulu Taman Ria. Yang tidak boleh dikuasai pihak swasta atau kelompok tertentu, harus dikembalikan ke rakyat," kata Taufik di Jakarta, Selasa (15/8).
-
Kenapa rumah dinas diubah menjadi taman rekreasi? Chacha dan suami, Dico Ganinduto, menyadari bahwa rumah dinas mereka terlalu luas untuk mereka berdua dan keluarga. Tercetuslah ide untuk membuat tempat yang menyenangkan bagi masyarakat Kendal.
-
Dimana apartemen Pratama Arhan berada? Terletak di bagian barat Suwon, apartemen ini menjadi 'rumah' baru bagi Arhan dan Azizah di tengah lingkungan yang asri.
-
Bagaimana cara membuat taman rekreasi di rumah dinas? Di Rumdin Kendal Park, pengunjung dapat menikmati suasana kebun binatang mini yang dihuni berbagai satwa menarik. Tak ketinggalan, ada spot foto unik bernama Dicosaurus, yang terinspirasi dari nama sang bupati.
-
Kenapa Tukul Arwana membangun kos-kosan di samping kontrakan lamanya? Tukul Arwana memutuskan untuk membeli rumah di sebelah rumah kontrakan lamanya.
-
Kenapa Taman Kusuma Bangsa IKN dibangun? Secara fungsi, taman ini menjadi lokasi untuk mengenang jasa para pahlawan yang dahulu gugur saat merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Itulah mengapa, dua sosok penting didirikan di sana yakni Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia.
-
Kenapa BP Tapera pilih rumah susun? 'Tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersediaan lokasi,' kata Heru.
Taufik sekali lagi menegaskan, belum ada keputusan apa-apa tentang pembangunan di bekas Taman Ria itu. Bisa saja, kata dia, nanti dibangun apartemen atau hutan kota.
"Biarlah wacana, aspirasi harus kita hormati. Finalisasi harus koordinasi dengan Setneg dan Bappenas sebagai pemegang kuasa di wilayah sekitar kompleks DPR. Kita harus lihat kemampuan, masih banyak tugas kita, jangan sampai rakyat malah terabaikan," kata Waketum PAN ini.
Taufik menggarisbawahi, yang terpenting kompleks parlemen tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan UU. "Apartemen DPR ini wacana. Kita bicara yang pasti-pasti saja," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaBesaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca Selengkapnya