Tax amnesty incar dana pengusaha RI yang 'parkir' di luar negeri

Merdeka.com - Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, kebijakan Tax Amnesty nantinya akan menyasar para pengusaha Indonesia yang memiliki dana besar dan 'terparkir' di luar negeri. Tujuannya agar bersedia memulangkan dana mereka dan mulai berinvestasi di Indonesia.

Untuk itu, Hendrawan berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai nama-nama wajib pajak yang memiliki dana besar di luar negeri tersebut.

"Mudah-mudahan DJP memiliki basis data yang lengkap dan akurat tentang wajib pajak, yang menjadi sasaran undang-undang ini," ujar Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/5).

Hendrawan mengatakan, kebijakan Tax Amnesty ini juga perlu disandingi dengan pembentukan iklim investasi dan bisnis yang menguntungkan di dalam negeri. Hal itu agar para pemilik dana tersebut dengan sukarela mau menarik dananya ke dalam negeri dan mulai berinvestasi di sini.

"Investasi fungsi dari tingkat keuntungan dan risiko yang dihadapi, bila harapan laba tinggi dengan risiko yang terkendali, maka dana-dana akan masuk. Mudah-mudahan mereka terdorong untuk memanfaatkannya. Dengan skema insentif yang tepat, harapan itu masuk akal," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Hendrawan, dirinya berharap agar pemerintah bisa merealisasikan segala kemudahan prosedural, terkait pola penanaman investasi dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis di dalam negeri.

Sebab, skema Tax Amnesty ini memang menitikberatkan pada 'kerelaan' para pemilik dana (wajib pajak), agar dengan sukarela menarik uangnya dari luar negeri dan mulai berinvestasi di dalam negeri, tanpa ada perangkat hukum yang bisa memaksa mereka melakukan hal tersebut.

"Kemudahan berbisnis dan mengembangkan usaha di Indonesia harus terus ditingkatkan. Pemerintah harus terus memperkuat kepastian hukum. Tentu tak ada yang berani jamin 100 persen karena pintu pengampunan itu sifatnya sukarela," ujar Hendrawan.

"Tidak bisa (dipaksa). Ini bukan zaman orang dipaksa-paksa dengan intimidasi, melainkan dengan insentif. 'People responds to incentives', prinsip ekonomi pasar," pungkasnya.