TB Hasanuddin: PDIP diperkosa Golkar 20 tahun, tapi kami tak dendam

Merdeka.com - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo menuding PDIP sengaja memelihara perpecahan yang terjadi di tubuh partai beringin. Salah satu niatnya, agar PDIP menang besar di pilkada serentak akhir 2015 nanti.

Menanggapi tudingan ini, Politikus PDIP TB Hasanuddin menegaskan, tidak ada niatan sedikit pun bagi PDIP untuk memecah belah Golkar. Meskipun dia mengakui bahwa terancamnya Golkar tak bisa ikut pilkada akan menguntungkan PDIP.

"Kalau saya ngitung ke situ (dampak pilkada) ya iya juga sih (untung PDIP). Tapi kan kita lihatnya secara nasional," kata TB Hasanuddin saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (21/5) kemarin.

Menurut dia, PDIP justru ingin Golkar solid dan bersatu kembali seperti dulu. Dengan demikian, PDIP bisa bertarung secara sehat dengan Golkar di pilkada nantinya.

"Ya nggak lah (PDIP mau pecah Golkar), kalau saya pikirannya positif, Golkar itu partner kita, sekali-kali jadi kompetitor kita," beber dia.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini menyatakan meski PDIP merasa diperkosa oleh Golkar saat orde baru lalu, namun dia menegaskan, partai berlambang banteng merah ini tidak sedikitpun punya dendam atau mau balas dendam.

"Saya kira nggaklah, walaupun 20 tahun diperkosa oleh Golkar dulu ya, tapi kami enggak punya untuk balas dendam ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mencium skenario besar di balik keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ajukan banding atas putusan PTUN yang menangkan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Menurut dia, ada pihak yang ingin menang besar di pilkada dengan memelihara konflik Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut pilkada.

"Kami juga mencium bau busuk dari sikap menteri Laoly sejak awal, baik terhadap PPP maupun terhadap Golkar. Tentu dia tidak akan berani bermain sendiri," kata Bambang dalam pesan singkat, Kamis (21/5).

Bambang membeberkan, salah satu bukti kuat yakni keinginan PDIP bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menolak revisi UU Pilkada. Karena salah satu cara agar Golkar dan PPP ikut pilkada yakni dengan melakukan revisi UU Pilkada dan UU Parpol, namun hal ini ditolak oleh KIH.

"Ada grand skenario yang dapat dilihat secara kasat mata. Pertama, konspirasi yang begitu kuatnya PDIP dan kawan-kawan bersama pemerintah dan KPU menolak revisi UU Pilkada," tegas Bambang.

Terlebih lagi, keputusan Yasonna yang ajukan banding atas putusan PTUN yang menangkan kubu Ical, hal ini guna mengulur waktu proses inkracht pengadilan soal dualisme yang terjadi di Golkar. Dengan demikian, Golkar tak bisa ikut pilkada sesuai dengan aturan KPU, jika parpol berkonflik harus islah atau ada putusan inkracht jika ingin ikut pilkada.

"Kedua, langkah Yasonna Laoly yang juga berasal dari PDIP mengajukan banding atas keputusan PTUN yang membatalkan SK pengesahaan kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Ancol. Padahal kita ingat dalam RDP dengan Komisi III di DPR dia berjanji jika kalah tidak akan banding. Laoly menjilat ludahnya sendiri," tuding loyalis Ical ini.

"Dua sikap tersebut jelas sebagai upaya agar konflik PPP dan Golkar terus terpelihara. Dengan demikan maka PPP dan Golkar tidak siap dan tidak bisa ikut pilkada serentak," imbuhnya lagi.