Tedjo tantang KPK percepat kasus rekening gendut Budi Gunawan
Merdeka.com - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus dugaan rekening gendut dan transaksi mencurigakan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Hal itu penting untuk memuluskan Komjen Budi Gunawan sebagi kapolri.
"Kita harap KPK konsisten, katanya punya 2 alat bukti yang meyakinkan, katanya begitu, coba diselesaikan. Jangan mengambangkan masalah hukum, karena ini akan pengaruh sama pejabat yang bersangkutan," kata Tedjo di Istana Negara Jakarta, Senin (19/1).
Lanjut dia, pada kasus Bank Century, KPK dapat segera memprosesnya. Namun, pada kasus rekening gendut yang telah lama mangkrak ini tiba-tiba Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka. Apalagi, KPK masih banyak belum menyelesaikan beberapa kasus sebelumnya yang menjerat para politikus.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Bagaimana Ganjar Pranowo akan memperbaiki hukum di Indonesia? Mulai dari, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengembalikan khitah KPK yang bebas intervensi, hingga memastikan penempatan personil-personil penting dalam jabatan di bidang hukum tersaring.
-
Apa saja faktor yang mempengaruhi Pilgub Jateng? 'Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh,' imbuh dia.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
"Kita hargai proses hukum, kita minta segera diselesaikan, jangan diambangkan. Contoh lalu, Pak SDA (Suryadharma Ali) belum, Pak Jero (Jero Wacik) juga, Sutan (Sutan Batoegana) masih terkatung-katung, jangan diambangkan," terang dia.
Masih menurutnya, pemerintah pun telah melakukan langkah antisipasi menenangkan pergolakan di tubuh Polri atas pencopotan Jenderal Sutarman dari posisi Kapolri. Kedua kubu antara Jenderal Sutarman dan Komjen Budi Gunawan pun telah dipertemukan.
"Kita sudah ambil langkah, untuk menenangkan situasi. Pejabat kapolri, Sutarman, Badrodin, Bambang Gunawan, saya ketemukan dan tubuh Polri solid," pungkas dia. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, Burhanuddin mengungkapkan, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca SelengkapnyaSaat mencapai titik Gubernur Jateng, Ganjar mengatakan tagline atau jslogannya adalah bertanya kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kerja sama antar instansi penegak hukum sebenarnya selalu dilakukan dalam rangka koordinasi.
Baca Selengkapnya