Tekan pungli dan suap di Sumut, Djarot terapkan e-budgeting, Edy perbaiki moral
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana Cagub-Cawagub Sumut, di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/5) malam. Perdebatan diawali dengan pemaparan misi dan visi dari masing-masing pasangan.
Debat selanjutnya setiap pasangan menjawab pertanyaan diberikan panelis yang dibacakan pembawa acara terkait langkah konkret apabila terpilih dalam menangangi pungutan liar, transaksi pembahasan pengesahan APBD dan jual beli jabatan. Kesempatan pertama ini diberikan kepadangan pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.
Djarot mengatakan, untuk menekan persoalan itu dengan menerapkan sistem elektronik atau e-budgeting. Menurut Djarot, apabila terpilih nantinya ia akan membentuk satu ruangan khusus untuk menampung berbagai keluhan warga.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Bagaimana cara menjaga keutuhan keluarga di Sumut? Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarga. Memberi perhatian kecil, saling menghormati keputusan satu sama lain dalam keluarga dan sebagainya.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
"Suap APBD, pungutan liar, ini adalah masalah kronis oleh sebab itu mindset dari ASN dan DPRD harus kita ubah dengan cara kami sudah punya pengalaman sistem elektronik atau e-budgeting sangat penting termasuk kami membentuk satu ruangan atas berbagai keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh pelayan yang ditimbulkan Pemprov Sumut," kata Djarot.
Sementara itu, Edy Rahmayadi mengatakan, sistem demokrasi Indonesia khususnya di Sumut itu sudah baik. Menurutnya, tidak ada yang salah aturan di Sumut, sudah dilakukan dan orang-orangnya yang menjaga orang orang terpilih.
"Salah sekali salah rakyat Sumut masih banyak yang baik. Yang kedua bersangkutan DPRD tugas DPRD sudah jelas membuat undang-undang. Jadi kalau sampai menerima pungli berasti manusianya tak beriman, makanya jangan sekali kali menggadaikan iman. Jangan salahkan, jangan mengkambinghitamkan Sumut. Sumut adalah geografinya nomor satu. Sumut sudah baik," kata Edy.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca SelengkapnyaEdy Rahmayadi, menanggapi soal sindiran Bobby Nasution dalam debat publik pertama Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaBobby menjanjikan dalam dua tahun akan memberikan akses kesehatan mudah bagi warga Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Agung Setya sudah resmi menjabat sebagai Polda Sumatra Utara yang baru. Ia langsung membeberkan agenda program kerja yang sudah disusun.
Baca SelengkapnyaE-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca SelengkapnyaEdy Rahmayadi berjanji akan membenahi infrastruktur jika menang Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menggelar debat perdana Pilgub Sumut di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu (30/10) malam ini
Baca SelengkapnyaGubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi merespons dengan memerintahkan seluruh personel Satpol PP berjaga di beberapa titik Kota Medan, Binjai dan sekitar.
Baca SelengkapnyaDalam banyak kesempatan Bobby dan Edy kerap saling sindir dan kritik.
Baca SelengkapnyaPasangan Epyardi Asda dan Ekos Albar didukung partai PDIP, PAN, Golkar, NasDem. Gelora, Buruh dan Garuda.
Baca SelengkapnyaProgram ini disebut bisa mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting
Baca Selengkapnya