Tepis Luhut, JK yakin Jokowi tak larang Ketum Golkar rangkap jabatan

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang menyebut Presiden Joko Widodo ingin Ketua Umum Golkar terpilih nantinya tidak rangkap jabatan. Wapres menegaskan, Presiden Jokowi tak ikut campur dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan pemilihan ketua umum Partai Golkar di Bali.

"Saya tidak pernah mendengar dari beliau (Presiden Jokowi), saya yakin itu tidak. Saya pikir presiden tidak pernah menyampaikan itu," kata Wapres Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Senin (16/5).

Wapres memaparkan, rangkap jabatan petinggi partai bukan hal aneh dan dilarang. Contohnya saja Zulkifli Hasan merangkap jabatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan saat ini menjabat Ketua MPR. Selain itu, para ketua Golkar di daerah juga rangkap jabatan kepala daerah.

"75 Persen ketua Golkar di daerah gubernur, ketua DPRD, wali kota dan bupati. Soal ketum partai rangkap jabatan biasa-biasa saja. Justru mereka (kader) bangga ketua partai punya posisi yang baik, dihargai dan mempunyai wibawa yang baik. Justru di mana-mana seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan mengikuti agenda Munaslub Golkar dengan membawa pesan khusus dari Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi tak ingin ketum Golkar rangkap jabatan.

"Buat presiden, siapa saja (ketum Golkar terpilih) enggak masalah. Hanya beliau (Jokowi) tidak nyaman kalau rangkap rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun dia bukan member kabinet. Itu saja sih," ungkap mantan wakil ketua umum Golkar tersebut di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5).

Selain itu, pesan Jokowi agar ketum yang terpilih memang benar-benar diusung oleh kader Golkar sendiri. "Kemudian kedua, siapa yang didorong Golkar sendiri. Pak Ical mendorong seseorang, kemudian nyaman, presiden nyaman, ya nyaman," tuturnya.