Terpilih jadi Ketum PPP, Romi sesumbar tak mau jadi menteri
Merdeka.com - Ketua Umum PPP hasil Muktamar islah Romahurmuziy (Romi) sesumbar tak tertarik jabatan menteri. Romi mengatakan ingin fokus mengurus partai.
"Saya kira saya lebih memilih untuk mengurus partai. Kalau pun ada permintaan dari presiden pada kader-kader PPP, masih banyak kader-kader PPP yang lain. Saya mencoba untuk bangun profesionalitas partai dan saya yakin kalau partai diurus secara benar pasti akan besar," kata Romi di KPK, Jakarta, Senin (11/4).
Namun, kata Romi, itu bukanlah sebuah penolakan lantaran belum ada tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, jika ditawarkan tentu akan dihormati sebagai hak prerogatif.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Siapa yang meminta PPP fokus pada gugatan MK? 'Tapi saya sangat meyakini, Arsul tidak akan bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang terkenal memiliki integritas, jadi PPP jangan sampai menggantungkan nasib pada pertolongan Arsul,' lanjut Pengamat Politik yang identik sebagai Aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.
-
Apa yang dibahas Risma dengan Jokowi? Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8) pukul 08.30 WIB. Risma melapor dirinya diusung PDI Perjuangan (PDIP) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.'Bu Risma melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa beliau dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (30/8).
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
"Seperti yang saya katakan presiden berhak untuk menentukan siapa pun di republik ini yang beliau kehendaki. Begitu pun orang-orang yang ditawari memiliki hak untuk menerima atau menolaknya karena itu sebagai partai politik di mana kita ingin menempatkan sebanyak mungkin kader partai di dalam cabang-cabang eksekutif sesuai UU kita menyiapkan diri siapa pun yang dimintakan presiden," imbuhnya.
Kader itu, lanjutnya, tak mesti harus jadi menteri. "Relatif ya kan jabatan itu tidak hanya sebagai menteri ada posisi-posisi lain di komisi negara. Ada posisi-posisi lain di cabang kekuasaan yang lain di dewan pertimbangan dan seterusnya. Sebanyak mungkin kita siapkan," ucapnya.
Seperti diketahui, Muktamar VIII yang diselenggarakan PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (9/4) memutuskan memilih M Romahurmuziy sebagai ketua umum. Peserta muktamar menggunakan cara aklamasi untuk memilih pria yang akrab disapa Romi itu.
Dalam rapat pleno dengan agenda pemilihan ketua umum, acara dimulai dengan voting yang dilakukan untuk menentukan mekanisme pemilihan ketua umum. Rapat dipimpin oleh Suharso Monoarfa.
Ada dua pilihan yang ditawarkan kepada peserta muktamar. Pertama, pemilihan dilakukan dengan aklamasi sesuai tata tertib yang disiapkan panitia. Pilihan kedua, ketua umum dipilih melalui mekanisme voting. Hasil voting, 162 suara menginginkan dilakukan aklamasi, sedangkan 87 suara menginginkan ketua umum dipilih melalui voting. Hasil itu akhirnya disahkan oleh pimpinan sidang.
Tak lama setelah itu, para peserta langsung menyuarakan nama Romahurmuziy sebagai calon ketua umum. Sedangkan perwakilan kubu yang menolak pemilihan dilakukan melalui aklamasi memilih walk out dari ruang rapat.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaDia mengaku akan fokus dua hal saat tidak lagi menjadi anggota dewan.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya
Baca SelengkapnyaDPP PDIP mengapresiasi hasil kerja kerasnya selama di daerah pemilihan (dapil).
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaRomy menegaskan, dalam pertukaran posisi antara dirinya dengan Arteria Dahlan tak ada intervensi
Baca SelengkapnyaBudi Arie merasa tidak lagi muda sehingga tidak cocok memimpin PSI, yang dikenal sebagai partai politik anak muda.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo itu mengaku sudah menyiapkan roadmap akan berlabuh di partai politik mana.
Baca SelengkapnyaGus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengambil peran di eksekutif hingga legislatif.
Baca Selengkapnya