Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terseret kasus e-KTP, Setnov disarankan tak kampanyekan Ahok-Djarot

Terseret kasus e-KTP, Setnov disarankan tak kampanyekan Ahok-Djarot Acara ulang tahun Agung Laksono. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Timses Ahok-Djarot sebaiknya tidak membebaskan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, berkampanye untuk pasangan tersebut di putaran kedua Pilgub DKi 2017. Sebab, nama Novanto belakangan sudah terseret dalam kasus korupsi e-KTP.

Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, menilai dugaan keterlibatan Novanto tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Ahok-Djarot. "Dalam pertarungan di pilkada, masyarakat melihat siapa di belakangnya, siapa pendukungnya. Biasanya juga dilihat apa koruptor atau bukan. Kan ada juga kaidah menyebut, siapa orang itu dilihat dari siapa temannya, siapa pendukungnya," ujar Usep saat dihubungi, Sabtu (1/4).

Hal ini, lanjut Usep, berlaku bagi pasangan Anies-Sandi yang juga didukung ormas keagamaan banyak dipersepsikan negatif. "(Siapa di belakang calon) tentu pengaruh. Sedangkan Ahok, dalam masalah ini kalau secara tokoh ini (Novanto) akan jadi sorotan juga," ujarnya.

Usep mengatakan, nama ketua umum Partai Golkar itu memang belum menjadi tersangka dalam kasus merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Namun, kata dia, setidaknya dampak itu akan terasa jika dugaan keterlibatan ini dijadikan bahan kampanye negatif para lawan politiknya. "Ya negative campaign buat menjatuhkan lawan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Usep, Timses Ahok-Djarot juga harus mengantisipasi hal ini. Artinya, Golkar sebagai partai pendukung harus tetap bekerja. "Tapi tidak terlalu ditonjolkan orang-orang kayak gitu ya," ujarnya.

Novanto diketahui bersama Djarot Saiful Hidayat ikut menghadiri pengajian, Kamis pekan ini. Pengajian ini digelar Partai Golkar Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, dia juga ikut menyapa dua warga akan diberangkatkan umrah oleh Djarot.

Untuk diketahui, Novanto terseret kasus korupsi e-KTP, setelah namanya disebut 22 kali dalam dakwaan KPK terhadap dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Sejumlah saksi di persidangan juga mengonfirmasi peran sentral Setnov dalam penjarahan uang negara secara besar-besaran ini.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP

Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.

Baca Selengkapnya
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto

Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP

Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi

Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik

Baca Selengkapnya
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov

Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo soal Ide KTP Sakti ala TPN Ganjar: Tidak Usah Ide Aneh-Aneh
TKN Prabowo soal Ide KTP Sakti ala TPN Ganjar: Tidak Usah Ide Aneh-Aneh

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya