Teten sebut Luhut yang bawa eks petinggi Freeport masuk Istana
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki angkat bicara soal pengangkatan Yuni Rusdinar sebagai Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden. Yuni yang notabene pernah menjabat sebagai petinggi PT Freeport Indonesia itu diangkat menjadi Deputi I saat Luhut Pandjaitan masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.
"Yuni diangkat oleh Kepala Staf Presiden saat itu, Luhut Pandjaitan, setelah meninggalkan PT Freeport Indonesia di awal tahun 2015," kata Teten di Istana, Jakarta, Selasa (22/12).
Teten mengklaim bila pengangkatan Yuni berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dia miliki. Tugas pokok Yuni sebagai tenaga ahli utama pada deputi bidang pengendalian dan pengawasan program prioritas pemerintah.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Kenapa Jokowi tidak salami Try Sutrisno? Meskipun Try Sutrisno dan istrinya sudah berusaha untuk berdiri dari kursi mereka, Jokowi tidak memberikan salaman kepada keduanya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
"Karena itu Yuni tidak ada konflik kepentingan maupun hubungan apapun dengan Freeport Indonesia," klaim Teten.
"Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi pengambil keputusan strategis," tandasnya.
Untuk diketahui, nama Yuni Rusdinar mencuri perhatian publik dan pengguna media sosial. Setelah Mantan Staf Kepresiden SBY Andi Arief dalam Twitternya curiga penunjukan Yuni ada kaitannya dengan kasus 'Papa Minta Saham' yang menjadi sorotan publik saat ini.
Yuni menjabat sebagai Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden sejak beberapa bulan lalu saat Kepala Staf Presiden masih dijabat Luhut Pandjaitan. Sebelumnya, pada bulan Januari 2015, Yuni masih menjabat sebagai salah satu petinggi PT Freeport Indonesia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Hadimuljono diangkat sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaHendropriyono mengaku dirinya hanya mengikuti perintah dari Presiden kala itu dalam rangka menjalankan tugas negara sebagai pejabat pemerintahan.
Baca SelengkapnyaMajelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.
Baca SelengkapnyaPontoh kemudian mencecar Malik soal promosi jabatan itu salah satunya melalui keterangan Dindo.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaSYL yang duduk di kursi terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, membantah keterangan saksi mahkota.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Baca SelengkapnyaLalu Gita ditanya pemberian izin terhadap salah satu perusahaan dalam mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Baca SelengkapnyaTanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaPKS tidak bakal menjatuhkan sanksi kepada Setyo karena anggota Dewan Pakar PKS itu merupakan kerabat Andika Perkasa.
Baca Selengkapnya