Tidak ada ancaman khusus, PKB tolak wacana polisi parlemen
Merdeka.com - Politikus PKB Lukman Edy menyatakan wacana pembentukan polisi parlemen lebih pada reaktif atas peristiwa di Ruang Fraksi partai Golkar dan kejadian pemukulan anggota DPR Mulyadi. Menurut dia, parlemen tidak membutuhkan pengamanan dari kepolisian.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengaku, dirinya selaku anggota DPR merasa pengamanan yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Pengamanan Objek Vital sudah cukup. Jika ada kekurangan, DPR hanya cukup meningkatkan profesionalitas petugas Pamdal dan polisi Obvit yang saat ini sudah melekat di gedung Parlemen.
"Kalau secara personel Pamdal dan Polisi Obvit dirasa kurang, saya kira DPR bisa minta tambah. Kalau soal profesionalitas petugas saya kira DPR perlu memperbaharui SOP Pengamanan, atau meninjau kembali pihak ketiga yang mengelola pengamanan DPR sehingga lebih menjamin rasa aman bagi anggota Parlemen dalam menjalankan tugasnya," ujar Lukman Edy ketika dihubungi, Selasa (14/4).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang memilih PPDP? Pembentukan PPDP dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU setempat.
-
Apa harapan DPR untuk polisi? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
Secara pribadi, Politikus PKB ini tidak merasa adanya ancaman khusus, hanya ada gangguan konsentrasi akibat banyaknya tamu-tamu tidak jelas yang datang ke DPR. Seperti fenomena anggota parlemen yang dikejar-kejar sampai ke toilet akibat kurang ketatnya SOP penerimaan tamu.
"Kadang perilaku mereka sudah keterlaluan. SOP soal penerimaan tamu di gedung parlemen harus diperbaiki. Soal lain menurut saya tidak ada yang mengganggu, yang menyebabkan DPR harus meningkatkan sistem pengamanannya seperti Polisi Parlemen," imbuh Lukman. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaAlasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaDia yakin kalau PKS akan berperan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaPKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPKS mengaku tidak menargetkan dapat jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya