Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tidak ada ancaman khusus, PKB tolak wacana polisi parlemen

Tidak ada ancaman khusus, PKB tolak wacana polisi parlemen gedung dpr. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Politikus PKB Lukman Edy menyatakan wacana pembentukan polisi parlemen lebih pada reaktif atas peristiwa di Ruang Fraksi partai Golkar dan kejadian pemukulan anggota DPR Mulyadi. Menurut dia, parlemen tidak membutuhkan pengamanan dari kepolisian.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengaku, dirinya selaku anggota DPR merasa pengamanan yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Pengamanan Objek Vital sudah cukup. Jika ada kekurangan, DPR hanya cukup meningkatkan profesionalitas petugas Pamdal dan polisi Obvit yang saat ini sudah melekat di gedung Parlemen.

"Kalau secara personel Pamdal dan Polisi Obvit dirasa kurang, saya kira DPR bisa minta tambah. Kalau soal profesionalitas petugas saya kira DPR perlu memperbaharui SOP Pengamanan, atau meninjau kembali pihak ketiga yang mengelola pengamanan DPR sehingga lebih menjamin rasa aman bagi anggota Parlemen dalam menjalankan tugasnya," ujar Lukman Edy ketika dihubungi, Selasa (14/4).

Orang lain juga bertanya?

Secara pribadi, Politikus PKB ini tidak merasa adanya ancaman khusus, hanya ada gangguan konsentrasi akibat banyaknya tamu-tamu tidak jelas yang datang ke DPR. Seperti fenomena anggota parlemen yang dikejar-kejar sampai ke toilet akibat kurang ketatnya SOP penerimaan tamu.

"Kadang perilaku mereka sudah keterlaluan. SOP soal penerimaan tamu di gedung parlemen harus diperbaiki. Soal lain menurut saya tidak ada yang mengganggu, yang menyebabkan DPR harus meningkatkan sistem pengamanannya seperti Polisi Parlemen," imbuh Lukman. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak

PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
PPP: Kami Tidak Pernah Bahas Hak Angket di DPR
PPP: Kami Tidak Pernah Bahas Hak Angket di DPR

Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya
Golkar Batal Dukung Ganjar, PDIP Singgung Politik Transaksional
Golkar Batal Dukung Ganjar, PDIP Singgung Politik Transaksional

PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.

Baca Selengkapnya
Berapa Kursi Menteri PKS di Kabinet Prabowo-Gibran?
Berapa Kursi Menteri PKS di Kabinet Prabowo-Gibran?

Dia yakin kalau PKS akan berperan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal

Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
PKB Yakin Internal Baik-Baik Saja Jelang Muktamar, Tak Ada Gejolak seperti Golkar
PKB Yakin Internal Baik-Baik Saja Jelang Muktamar, Tak Ada Gejolak seperti Golkar

PKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
PKS: Komunikasi dengan Prabowo Lancar, Urusan Menteri Kita Santai
PKS: Komunikasi dengan Prabowo Lancar, Urusan Menteri Kita Santai

PKS mengaku tidak menargetkan dapat jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang

Baca Selengkapnya
Respons Cak Imin, Menkumham Supratman Jamin Pemerintah Tidak Cawe-cawe Urusan Partai Politik
Respons Cak Imin, Menkumham Supratman Jamin Pemerintah Tidak Cawe-cawe Urusan Partai Politik

Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.

Baca Selengkapnya