Tifatul minta Prabowo dan Jokowi adu otak bukan adu otot
Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Tifatul Sembiring mengatakan, partainya memiliki bukti-bukti penting terkait pelanggaran Pilpres 2014. Data-data tersebut didapat dari saksi-saksi PKS dan akan digunakan untuk beradu argumen di Mahkamah Konstitusi ( MK ).
"Kita punya bukti juga kan, saksinya hampir 80 persen PKS ya. Jadi kita bawa data-data," ujar Tifatul di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/7).
Meski begitu, secara pribadi Tifatul melihat kinerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai penyelenggara pemilu masih cukup baik. Kalau pun ada yang tidak puas, maka lebih baik diselesaikan secara konstitusional.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Mengapa Pemilu 2024 di Jakarta Timur lebih lancar? 'Jadi, tahun 2019 itu kami dua kali terima surat teguran, tetapi tahun 2024 ini, tidak. Proses tahapan pemilu di Jakarta Timur, selesai tepat waktu. Semua berjalan lancar,' ujar Tedi.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
"Biasa kita demokrasi ya begini. Ada yang tidak puas, ada yang puas. Ya kalau penyelesaiannya jangan adu otot, adu otak lah," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, kubu Prabowo - Hatta melalui kajian di lapangan meminta KPU menghentikan rekapitulasi suara nasional yang kini tengah berlangsung di kantor KPU Jakarta Pusat. Bagi mereka, rapat pleno rekapitulasi suara nasional yang sedang digelar cacat hukum karena masih ditemukan banyak kecurangan di lapangan. Bila rapat pleno masih tetap digelar, kubu Prabowo-Hatta mengancam akan mempidanakan lembaga tersebut. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan KPU sudah sukses menyelenggarakan Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTedi bersyukur dukungan dari Forkopimda sangat terasa.
Baca SelengkapnyaSituasi Pemilu tahun 2024 terbilang lebih sejuk dibanding pada saya 2019 lalu
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaDukungan ini akan memperbesar peluang Prabowo-Gibran menang satu putaran.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tidak sepakat dengan pernyataan Tim Pembela Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaKPU telah membuktikan profesionalitasnya dalam menjalankan tahapan demi tahapan pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaKeras, TPN Ganjar Nilai Ketua KPU Tak Berhak Ubah Format Debat Capres-cawapres!
Baca SelengkapnyaOtto Hasibuan Tanggapi Dalil Kubu 01 dan 03: Pemilu 2024 Paling Damai, Bukan Paling Buruk
Baca Selengkapnya