Follow
Tifatul sebut 20 tahun ke depan Presiden RI masih dari Jawa
Merdeka.com - Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menggelar rapat tertutup terkait penentuan mekanisme pencapresan dari partai yang dipimpin Anis Matta itu. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, pemimpin Indonesia masih akan berasal dari Jawa.
"Kita realistis saja yah. 20 tahun ke depan mulai dari sekarang, presiden ini masih dari suku Jawa. Jadi Sembiring ini tahu diri saja lah," ucap Tifatul kepada wartawan di sela-sela rapat di DPP PKS , Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Sabtu (1/2).
Ditanya apakah pernyataannya itu sinyal bahwa peluang dari lima kandidat pemenang pemilihan raya (pemira) PKS mengarah kepada Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Heryawan?
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Bagaimana PPS Pilkada 2024 menjamin suara pemilih? Melalui tugas-tugas ini, PPS berperan penting dalam menjamin transparansi dan integritas hasil pemilihan, serta memastikan setiap suara pemilih dihitung dengan adil.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang diputuskan MK terkait sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
"Belum mengarah ke sana. Ahmad Heryawan kan Sunda," jawabnya.
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) itu menyatakan keputusan pencapresan tetap bergantung kepada Majelis Syuro.
"Di PKS yang maju atau tidak maju itu keputusan Majelis Syuro. Ditarik, mundur. Kita tidak boleh memaju-majukan diri," tambahnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yusril siap pasang badan jika ada permasalahan hukum pada pelaksanaan putusan MK itu.
Baca Selengkapnya
"Ya, itu enggak apa-apa. Kita semua akan melanjutkan, kan tidak akan membubarkan negara," kata Mahfud
Baca Selengkapnya
Keputusan MA juga tidak berpengaruh pada proses atau tahapan pencalonan bagi bakal calon perseorangan.
Baca Selengkapnya
Menurut Reza, tidak ada yang salah atas statement Kapolri tersebut
Baca Selengkapnya
Keresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Ganjar menegaskan dirinya akan tunduk dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Hal itu ditegaskan Gibran menanggapi kabar keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Dia menilai, untuk penetapan ketua umum terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Baca Selengkapnya
KPU menjamin bakal tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah pengambil keputusan terkait cawapres untuk Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Kaesang merasa tak masalah gugatan PSI terkait batas usia capres dan cawapres ditolak MK.
Baca Selengkapnya