Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tim independen diminta ungkap kabar 'perang bintang' di tubuh Polri

Tim independen diminta ungkap kabar 'perang bintang' di tubuh Polri jokowi soal kpk dan polri. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Asrul Sani meminta agar tim independen yang dibentuk Presiden Jokowi dalam menangani kasus KPK vs Polri bisa membongkar akar masalah yang terjadi. Dia ingin, tim sembilan ini bisa mendalami fakta-fakta kekisruhan yang terjadi di dua institusi penegak hukum itu.

Arsul mengaku mendengar kabar bahwa polemik yang terjadi ini berawal dari 'perang bintang' yang terjadi di internal Polri sendiri. Pemicunya, Komjen Budi Gunawan ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi.

"Ya, saya mendapatkan informasi mengenai perang bintang di tubuh Polri," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1).

Orang lain juga bertanya?

Karena itu, dia mendesak agar tim independen yang dibentuk Jokowi itu mampu mengungkap fakta tersebut. Termasuk alasan Jokowi mencopot Kapolri Sutarman dan mengganti Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

"Kami berharap, tim independen bisa membuka diri untuk informasi dari masyarakat," kata Politikus PPP ini.

Diketahui, pasca penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK, intenal Polri bergejolak. Jokowi langsung mencopot Sutarman diganti oleh Badrodin Haiti dan Suhardi sebagai Kabareskrim diganti oleh Irjen Budi Waseso.

Isu kencang beredar jika kubu Sutarman dan Suhardi sebagai pembocor dokumen rekening gendut yang dimiliki Budi Gunawan sehingga langsung ditetapkan tersangka oleh KPK. Namun Suhardi sendiri sudah membantah hal tersebut.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor

Hubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.

Baca Selengkapnya
Soal OTT Militer, TNI Pesan ke KPK: Cukup Kasih Tahu Saja, Jam Sekian Mau Tangkap TNI
Soal OTT Militer, TNI Pesan ke KPK: Cukup Kasih Tahu Saja, Jam Sekian Mau Tangkap TNI

Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.

Baca Selengkapnya
Propam Polri Siap Tindak Tegas Anggota Tidak Netral di Pilkada 2024
Propam Polri Siap Tindak Tegas Anggota Tidak Netral di Pilkada 2024

Divpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.

Baca Selengkapnya
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu

Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.

Baca Selengkapnya
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK

TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap

Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
TPN Prabowo-Gibran Soroti Bocornya Informasi RPH MK, Minta Polisi Turun Tangan
TPN Prabowo-Gibran Soroti Bocornya Informasi RPH MK, Minta Polisi Turun Tangan

Adies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.

Baca Selengkapnya
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024

Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.

Baca Selengkapnya
Capim Michael Rolandi Setuju Ada Revisi UU KPK, Ini Alasannya
Capim Michael Rolandi Setuju Ada Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Ketika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.

Baca Selengkapnya