Tim independen diminta ungkap kabar 'perang bintang' di tubuh Polri
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Asrul Sani meminta agar tim independen yang dibentuk Presiden Jokowi dalam menangani kasus KPK vs Polri bisa membongkar akar masalah yang terjadi. Dia ingin, tim sembilan ini bisa mendalami fakta-fakta kekisruhan yang terjadi di dua institusi penegak hukum itu.
Arsul mengaku mendengar kabar bahwa polemik yang terjadi ini berawal dari 'perang bintang' yang terjadi di internal Polri sendiri. Pemicunya, Komjen Budi Gunawan ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi.
"Ya, saya mendapatkan informasi mengenai perang bintang di tubuh Polri," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1).
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
Karena itu, dia mendesak agar tim independen yang dibentuk Jokowi itu mampu mengungkap fakta tersebut. Termasuk alasan Jokowi mencopot Kapolri Sutarman dan mengganti Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.
"Kami berharap, tim independen bisa membuka diri untuk informasi dari masyarakat," kata Politikus PPP ini.
Diketahui, pasca penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK, intenal Polri bergejolak. Jokowi langsung mencopot Sutarman diganti oleh Badrodin Haiti dan Suhardi sebagai Kabareskrim diganti oleh Irjen Budi Waseso.
Isu kencang beredar jika kubu Sutarman dan Suhardi sebagai pembocor dokumen rekening gendut yang dimiliki Budi Gunawan sehingga langsung ditetapkan tersangka oleh KPK. Namun Suhardi sendiri sudah membantah hal tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaHubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaDivpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaAdies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca SelengkapnyaNetralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca SelengkapnyaKetika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya