Tim Jokowi-JK dukung lembaga survei beberkan metodologi
Merdeka.com - Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ( Jokowi-JK ) tidak merasakan adanya perang opini terkait kemenangan yang diraih pihaknya berdasarkan hasil hitung cepat kebanyakan lembaga survei.
Menurut Juru Bicara Jokowi - JK , jika ada pihak-pihak yang menuding telah terjadi penggiringan opini lewat hasil hitung cepat, lebih baik lembaga survei membeberkan metodologi masing-masing kepada publik.
"Mari kita beri panggung pada lembaga survei untuk berbicara mengenai validitas data dan metodologi masing-masing, agar publik bisa mengetahui mana lembaga survei yang kredibel dan mana yang tidak," kata Hasto lewat keterangan tertulis, Kamis (10/7).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
Hasto mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi pertemuan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) semalam, yang memutuskan digelarnya penyelidikan dan sidang etik atas perbedaan hasil hitung cepat oleh anggota-anggota mereka.
"Kami mengapresiasi itikad baik perhimpunan survei itu demi mengungkap kebenaran kepada publik. Publik tidak boleh disesatkan oleh informasi hasil survei dari lembaga yang tidak kredibel dan melanggar etika," tegas Hasto.
Wasekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi sikap Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda yang telah menjaga profesionalitas dan integritas akademiknya. Hanta sebelumnya memutuskan kontrak dengan tvOne karena televisi milik Aburizal Bakrie itu melanggar komitmen awal dengan tiba-tiba memasukkan tiga lembaga survei lain pada pagi hari sebelum pelaksanaan hitung cepat.
"Pengakuan Hanta soal pelanggaran komitmen tvOne penting digali kembali, karena dari situlah mungkin sumber keanehan hasil hitung cepat yang ditayangkan tvOne bisa ditemukan," ujar Hasto.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) di Cikeas, semalam calon presiden nomor satu Prabowo Subianto mengadu terkait sejumlah aksi pendukung kubu lawannya, Jokowi - JK . Mantan Danjen Kopassus itu menuding kubu pasangan nomor dua telah melakukan penggiringan opini.
"Kami sampaikan juga kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kalau pihak capres nomor 2 terus melakukan aksi-aksi di luar, di lapangan dan di massa. Maka tentunya, karena ini adalah, katakan lah ini suatu perang persepsi," kata Prabowo usai bertemu Presiden.
“Menciptakan opini itu memaksakan kehendak. Jangan digiring. Beberapa media yang sering rekayasa. Kita juga dukungan besar, jangan dianggap rakyat Indonesia bodoh,” kata Prabowo.
Untuk diketahui, ada delapan lembaga survei yang memenangkan Jokowi - JK dalam hitung cepat pada saat hari pencoblosan kemarin. Hasil riset delapan lembaga itu ditayangkan oleh sejumlah media massa.
Sementara itu, cuma empat lembaga yang mengunggulkan Prabowo - Hatta dan itu pun hanya ditayangkan di Viva Grup dan MNC Grup, yang masing-masing dimiliki oleh Aburizal Bakrie dan Hary Tanoesoedibjo. Keduanya diketahui sebagai pendukung Prabowo - Hatta. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persepi menegaskan sidang terhadap keduanya tidak untuk menyalahkan hasil atau membuat analisis politik terhadap perbedan.
Baca SelengkapnyaRapat dewan etik Persepi akan dilakukan secara tertutup malam ini, Senin (28/10), dengan sejumlah materi pembahasan.
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi keberadaan lembaga survei yang ada saat ini. Menurutnya, survei bisa dibeli.
Baca SelengkapnyaPoltracking Indonesia mengumumkan keluar dari Persepi karena keberatan dengan hasil dewan etik Persepi soal perbedaan hasil survei dengan LSI di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaKredibilitas lembaga survei dipertanyakan jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPeneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad buka-bukaan cara kerja lembaga survei
Baca SelengkapnyaPoltracking dilarang mempublikasikan hasil survei berikutnya, tanpa persetujuan dan pemeriksaan Dewan Etik.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca SelengkapnyaDPP Golkar meminta agar seluruh DPD menggunakan lembaga survei yang direkomendasikan
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca Selengkapnya