Tim Jokowi sebut Ma'ruf ke pesantren silaturahmi, tak sampaikan visi misi

Merdeka.com - Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja, TB Ace Hasan Syadzily menjelaskan mengapa cawapres KH Ma'ruf Amin tetap kunjungan ke pondok pesantren saat masa kampanye. Kedatangan Ma'ruf ke pesantren adalah sebagai kiai bukan untuk kampanye.

Hal tersebut menanggapi aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat terlarang untuk berkampanye. Ace sependapat dengan aturan tersebut, tetapi harus dibedakan bagaimana kegiatan Ma'ruf di pesantren.

"Kedatangan dia dinilai sebagai bentuk pelanggaran ya kita harus bedakan. Kalau hak beliau adalah berasal dari pesantren ya masa orang pesantren enggak boleh datang ke pesantren," kata Ace saat konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/10).

Pelarangan itu berlaku jika selama di pesantren melakukan kampanye. Ace menjelaskan yang masuk unsur kampanye adalah citra diri, proses mengajak untuk memilih, dan penyampaian visi misi.

"Yang terpenting sebetulnya adalah bahwa ketika dia mendatangi pesantren dan bersilaturahmi dengan kiai, oleh santri, tidak ada unsur kampanye," jelas politisi Golkar itu.

Dia menegaskan Ma'ruf ke pesantren hanya silahturahmi dengan kiai dan santri. Tidak dalam konteks menyampaikan visi misi. Sehingga tak masuk unsur kampanye.

"Dan saya kira kalau sudah memenuhi unsur kampanye, kita sepakat, kunjungan ke pesantren dan lembaga kampus dll, itu tidak boleh," pungkasnya.

KPU menegaskan proses kampanye dalam Pemilu dan pemilihan presiden 2019 tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud di antaranya kampus dan pesantren.

Larangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasal 280 ayat (1) h menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sanksi pidana bagi seluruh pihak yang melanggar aturan kampanye adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.