Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tim kajian NasDem nilai penolak Perppu Ormas bentuk intoleran

Tim kajian NasDem nilai penolak Perppu Ormas bentuk intoleran Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di GBK. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Ketua tim kajian partai Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan meyakini, partai politik penolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran Ormas sama saja mendukung sikap intoleran terhadap keberagaman bangsa. Pernyataan tersebut sehubungan dengan pidato Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat di daerah pemilihannya Nusa Tenggara Timur.

"Pasti (partai politik penolak Perppu Ormas, intoleran). Kita tegas saja," ujar Zulfan uaai mengadakan konferensi pers di kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (7/8).

Sederhananya, lanjut Zulfan, penolakan Perppu Ormas sebagai indikator sederhana partai politik intoleran terhadap keberagaman. Adanya Perppu lantaran pemerintah melihat indikasi serta upaya perusakan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Ada parpol yang bersikap abu-abu oleh karena itu bisa dianggap sebagai intoleran dalam konteks Pancasila," tegasnya.

Sebelumnya, dalam potongan video yang beredar, politisi Partai NasDem Viktor Laiskodat menyebut Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat sebagai pendukung kelompok ektremis Islam di Indonesia. Atas pernyataannya itu, Partai Gerindra, PAN dan PKS telah melaporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri. Tidak hanya itu, Gerindra juga melaporkan Viktor ke MKD. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku

Salah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.

Baca Selengkapnya
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP

PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik

NasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Irma Nasdem Bongkar Posisi PDIP: Oposisi Banci Semua
VIDEO: Irma Nasdem Bongkar Posisi PDIP: Oposisi Banci Semua

Irma mengatakan semua partai politik saat pemilu tidak ada yang tak melakukan kecurangan.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Alasan Keras PDIP Dulu Dukung Tapera Kini Tolak Iuran
VIDEO: Alasan Keras PDIP Dulu Dukung Tapera Kini Tolak Iuran

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya menolak iuran Tapera

Baca Selengkapnya
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Baca Selengkapnya
BPIP: Sikap Intoleransi Akar Masalah Radikalisme dan Terorisme
BPIP: Sikap Intoleransi Akar Masalah Radikalisme dan Terorisme

Pancasila menjadi penting dibumikan khususnya bagi para generasi muda guna mencegah intoleransi

Baca Selengkapnya