Tim Pemenangan Basuki-Djarot duga terjadi banyak pelanggaran di TPS
Merdeka.com - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, menerima adanya laporan kejanggalan dalam pencoblosan Pilgub DKI 2017. Alasannya karena ada kekurangan kertas suara pada saat pencoblosan hari ini.
Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Latifah Al Anshori, mengatakan laporan tersebut disampaikan warga melalui saksi berada di TPS. Setidaknya ada delapan TPS kekurangan ratusan lembar kertas suara tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
"TPS 25, 26, 27, 28 Kopyor Timur, Kelapa Gading, Pulo Gadung ada empat TPS yang kekurangan rata-rata 100 kertas suara. Kemudian TPS 54 Kelapa Gading Timur, TPS 10 Penjaringan, Jakarta Utara dan TPS 95 Sunter Garden, Jakarta Utara," kata Latifa di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Kapan putaran kedua Pilkada DKI 2017? Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertemukan dua pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Basuki Tjahaja Purnama bersama Djarot Saiful Hidayat.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Siapa yang menang Pilkada DKI 2017? Hasil resmi dari Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 57,96%, mengalahkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh 42,04%.
-
Apa hasil Quick Count Pilkada DKI 2017? Hasil quick count Pilkada DKI 2017 putaran kedua menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memperoleh dukungan sebesar 58,5%, sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, mendapatkan dukungan sebesar 41,5%.
Politisi Partai NasDem ini mengharapkan KPU DKI Jakarta segera mengambil langkah antisipasi agar hak suara warga ibu kota tidak terenggut. Sehingga jangan sampai laporan masuk sejak pukul 11.00 Wib ini tidak mendapatkan tanggapan, padahal masih ada waktu untuk menambahkan kertas suara.
"Kami berharap KPU DKI Jakarta mengambil langkah-langkah di TPS-TPS ini. Kami juga mengimbau warga menemukan kekurangan surat suara untuk melaporkan kepada timses kami," tegasnya.
Latifah menambahkan, saat ini tim pemenangan pasangan calon petahana telah menuju lokasi untuk melakukan advokasi. "Jadi langkah kami setelah mendapatkan laporan adalah mengirimkan tim ke lapangan dan menanggapi laporan ke sana," ungkapnya.
Sementara itu, Juru bicara tim pemenangan Basuki-Djarot (Badja), Raja Juli Antoni, mengaku pihaknya telah menemukan adanya Intimidasi pemilih. Seperti di TPS 13,16,17,24 di kelurahan Kamal, Kalideres, dekat TPU Tegal Alur. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan. Ada lagi kerumunan orang dengan atribut tertentu. Mengakibatkan pendukung Ahok Djarot enggan turun ke TPS.
"Kami berharap kepada aparat keamanan untuk fokus ke tps yang kami sebutkan. Dua data sudah kami verifikasi dan betul ada intimidasi," kata Raja dalam keterangannya.
Sedangkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengaku sedih apabila Pilgub DKI Jakarta putaran II malah menimbulkan konflik. Dia berharap semua warga DKI Jakarta bisa menerima dengan lapang dada apapun hasilnya.
"Menyedihkan sekali kalau terjadi. Mengapa kita setengah-setengah menjalankan demokrasi. Demokrasi menghargai perbedaan dan hasilnya. Kenapa ada ekses lebih panjang dari proses yang sudah selesai. Kalau ada ekses sama dengan belum dewasa berdemokrasi," ujar Surya.
Kalau terjadi keributan, Surya menyebut telah membuang banyak tenaga. Sehingga tidak perlu terjadi konflik apapun. Undang saja cara otoriter. "Kita sudah keluar waktu, tenaga, biaya kenapa harus ribut lagi," ujarnya.
Disinggung adanya kelompok wisata Al Maidah dan berjaga di tiap TPS, Surya menilai, itu hanya bagian dinamika. Sebab, kalau sistemik itu penjahat demokrasi. Sedangkan bagi mereka tidak puas dengan hasil bisa mengambil jalur hukum. Sehingga diharapkan tidak saling memprovokasi masyarakat dan menjauhkan dari solidaritas Indonesia. "Ahok dan Anies sama-sama anak Indonesia. Ini bumi tanah air mereka dan kita," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada pembagian sembako meliputi beras, minyak goreng, serta amplop kepada warga Jakarta di masa tenang.
Baca SelengkapnyaTim hukum Ridwan Kamil-Suswono sedang menyiapkan materi gugatan ke MK.
Baca SelengkapnyaSalah seorang saksi RK-Suswono mengadukan masalah TPS 028 di Pinang Ranti, Kelurahan Makasar, Jakarta.
Baca Selengkapnya“Kami menilai bahwa KPU tidak siap dan tidak cermat sehingga membuat perbedaan isi dan tulisan di amplop,” ujar Acep
Baca SelengkapnyaWarga pun merasa tercoreng nama baiknya atas ulah penyelenggara Pilkada Jakarta itu.
Baca SelengkapnyaLaporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Arg
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Bekasi merekomendasikan pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaAziz pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersinergi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPeristiwa kekurangan surat suara di sejumlah TPS di Depok jadi viral di media sosial
Baca Selengkapnya