Tim Sinkronisasi RUU Terorisme rapat, pastikan tak ada pasal karet
Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan menjadwalkan dua agenda rapat hari ini, Kamis (24/5). Yaitu, rapat yang dilakukan Tim sinkronisasi dan rapat kerja dengan pemerintah.
Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii mengatakan, rapat tim sinkronisasi yang dipimpin Hanafi Rais itu akan menuntaskan beberapa pasal krusial yang ada di dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Kita harapkan dengan pembahasan timsin yang dikepalai oleh Pak Hanafi Rais ini kita akan bisa tuntaskan hari ini untuk memastikan tidak ada pasal-pasal yang bertentangan antara satu dengan yang lain," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
-
Kapan pertemuan berlangsung? Pertama kali dalam sejarah, wanita tertinggi dan terpendek di dunia bertemu dalam sebuah acara minum teh untuk merayakan Hari Rekor Dunia atau Guinness World Records Day yang ke-20.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Kapan OJK rapat bulanan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
Sinkronisasi diperlukan agar tidak ada pasal karet dalam RUU Terorisme. Pasal-pasal yang sebelumnya dianggap multitafsir akan diberi penjelasan dalam rapat tersebut.
"Kedua, tidak ada persoalan yang sama di pasal yang berbeda kemudian menggunakan istilah yang berbeda beda. Kemudian ketiga, tidak ada lagi pasal karet karena pasal-pasal yang masih mungkin multitafsir akan diberi penjelasan," sambungnya.
Dia berharap, tim sinkronisasi bisa menyelesaikan tugasnya sebelum malam, karena hanya tinggal menyusun serta merapikan redaksional pasal-pasal dalam draf revisi RUU Terorisme..
Setelah rapat tim sinkronisasi dan melaporkan hasilnya ke tim perumus serta tim panitia kerja, Pansus akan melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendengarkan pandangan mini fraksi.
"Setalah itu baru itu kita raker. Insya Allah nanti malam dengan pemerintah untuk mendengarkan pandangan mini fraksi," ungkapnya.
Jika dalam rapat mini fraksi disepakati seluruh pasal yang direvisi, Pansus akan melaporkan segera hasil pembahasan ke Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan DPR agar segera dibawa ke rapat paripurna pada Jumat (25/5) besok.
"Kalau ini berjalan dengan baik maka insya Allah Jumat barokah kita bisa menghasilkan UU yang membawa berkah kepada seluruh rakyat Indonesia," tandas Syafi'i.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaHasil rapat bersama Komisi II nantinya akan dilanjutkan dengan rapat harmonisasi bersama Kemenkum HAM.
Baca SelengkapnyaPOM TNI dan Propam Polri menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) tahun anggaran (TA) 2024
Baca SelengkapnyaAgenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca SelengkapnyaAnggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyatakan akan berupaya untuk menyusun RUU Keimigrasian sedemikian rupa.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca SelengkapnyaBerkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.
Baca SelengkapnyaProses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.
Baca Selengkapnya